Tanah Adat Saibatin Bakal Jadi Konflik, BPN Diminta Efaluasi Program Prona 2011

PESAWARAN, INTAILAMPUNG.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesawaran, diminta dapat mengevaluasi kembali sertifikat Tanah Adat Ajang Saibatin di Desa Sindang Garut Dusun Rawa Kijing Kecamatan Waylima Pesawaran, yang dikeluarkan pada tahun 2011 lalu, melalui program prona yang tidak memiliki surat sah terhadap pemohon waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Adat Ajang Saibatin Pesawaran Paduka Minak Mangku Batin H. Firman Rusli, saat jumpa pers usai adakan pertemuan resmi terhadap pihak BPN, kemarin.

“Kita datang ke Kantor BPN dalam rangka menghadiri undangan dari pihak BPN, yang persoalannya terkait tanah adat di Desa Sindang Garut masuk wilayah tanah adat saibatin marga waylima. Saya minta BPN segera mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi kembali sertifikat yang dikeluarkan tahun 2011 lalu, yang melalui program prona pada saat itu,” ungkap Firman Rusli didampinggi Sekretaris Hermilsyah Gelar (Sabda Alam), Agus Bastian (Suntan Bandakh Makhga IV), Sirli Hayadi (Fatih Jaya Kakhama) Pumuka Agung pemuka, serta Khaja Sah, yang mewakili ribuan masyarakat adat ajang saibatin Kabupaten Pesawaran.

Paduka juga mengaku rombongan masyarakat adat yang tiba di BPN ini disambut langsung oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pesawaran Nurus Sholihin A, Ptnh, MM.

Pemangku Adat Minta Tanah Dikembalikan

Ketua Adat Ajang Saibatin Pesawaran Paduka Minak Mangku Batin H. Firman Rusli mengatakan, bahwa atas kepemilikan surat resmi, masyarakat adat bukan hanya gong saja atau mengada ada. Maka kami sebagai masyarakat adat yang memiliki hak turun – temurun hanya meminta lahan sawah yang tersisa, bisa kembali kepada masyarakat adat sebelum terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

“Walau punya bukti surat kepemilikan atas hak tanah adat yang sah, kami juga tidak semerta merta ingin dikembalikan sepenuhnya apalagi pekarangan atau tanah yang sudah di dirikan rumah,” kata Firman.

  Peringati Harlah Ke-73, Muslim NU Doakan Keselamatan Bangsa Untuk Pemilu Damai dan Sejuk 

Firman juga mengatakan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.

“Hal ini diibaratkan para legislatif saat kompetisi menang, namun ijasah palsu apakah bisa dilantik. Jadi kita sebagai orang adat yang memiliki surat sejak sebelum merdeka negeri pada tahun 1819 ini, kita akan meminta hak dengan cara musyawarah, mufakat dan asih asuh. Jadi kalau ada yang mengaku apalagi sampai sudah dijadikan sertifikat tidak bisa di dikembalikan dengan cara yang kita minta seperti yang atas kita akan terus menjalankan tahapan lainnya,” tegas Minak firman.

Senada dikatakan Rudi Irawan, SH., gelar Hadin Berlian, Bandar Marga Punduh menilai langkah yang diambil oleh para oknum kepala desa tersebut, tidak semerta-merta bisa hilang ditelan jaman saja. Masyarakat adat juga bukan tidak menjalani proses terlebih dahulu untuk bisa tanah adat kembali ke orang adat.

“Saya berharap permasalahan ini bisa selesai dengan cepat. Yang sebelumnya kita orang adat sudah menjalani tahapan dan membuka pintu selebarnya untuk oknum kepala desa bisa menyelesaikan dengan cara mufakat sepakat dan musyawarah,” harapnya

Rudi mantan Anggota DPRD Pesawaran, juga meminta tanah adat yang luas diwilayah Pesawaran dan di Kabupaten lain, yang sudah direbut oleh para oknum dan masuk diwilayah perusahaan nantinya akan diurus secara profisional dan sesuai aturan.

Sementara Kepala BPN Pesawaran Nurus Sholihin A, Ptnh, MM., diwakili

Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Pesawaran Candra Cahyadi membenarkan, adanya rombongan Tokoh Adat Ajang Saibatin Pesawaran datang untuk membicarakan permasalahan tanah adat di Desa Sindang Garut Dusun Rawa Kijing.

“Selagi ada permohonan dari desa dan tanah itu tidak ada masalah. Maka BPN bisa mengeluarkan sertifikat pada prona tahun 2011 lalu, di Desa Sindang Garut,” ujarnya saat dikonfirmasi diruang kerja.

  Dana PKH Kancil Ada Dugaan di Tilep Adik Kandung Mantan Kades Kertasana

Chandra juga mengatakan bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan tanah sengketa, ini akan menimbulkan konflik besar kalau tidak diselesaikan.

“Kalau sengketa mungkin satu dua orang. Kalau sudah begini permasalahannya sudah bisa dikatakan konflik, Maka kami dari BPN tidak bisa mengugurkan sertifikat tersebut sebab itu kewenagannya ada di kanwil dan pengadilan,” jelasnya.

Ditakutkan akan menjadi konflik besar maka pihak BPN akan memfasilitasi untuk mempertemukan tokoh adat dan masyarakat.

“Kalau kita sebagai mediator saja, nantinya apa bila dua pihak ini sudah ditemukan tidak ada titik temu atau kesepakatan dan musyawarah, BPN mempersilahkan dua pihak ini ke pengadilan, BPN juga tidak bisa menentukan itu tanah siapa. Yang punya wewenang pengadilan,” jelasnya.

Namun saat ditanya mengenai tahapan untuk pembuatan sertifikat. Dirinya mengaku harus terlebih dahulu memenuhi syarat jelas asal usul tanah.

“Tahapan pembuatan sertifikat melalui dasaran sporadik dan syarat lainya yang dikeluarkan oleh kepala desa. Karena kepala desa lebih mengetahui asal usul tanah, maka bisa dibuat sertifikat,” bebernya.

Sebelumnya, diberitakan Kepala Dusun 5 Rawa Kijing Desa Sindang Garut Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran Sudarno mengaku, tanah yang ditempati sejak tahun 1973 tidak memiliki surat menyurat resmi dan masih lokasi tanah Adat Ajang Saibatin Pesawaran.

“Saya waktu pindah ke Dusun Rawa Kijing ini masih berumuran 11 tahun. Kalau menurut cerita orang tua saya ada surat yang berbunyi hak garap diatas tanah adat. Karena pada tahun 1973 lokasi ini rawa dan belum ada kehidupan,” ungkapnya saat ditemui dikediamannya. Kemarin.

Untuk itu, Sudarno juga menjelaskan, bahwa tanah yang dimiliki seluas setengah hektar ini tidak memiliki surat resmi awalnya.

“Alhamdulilah sekarang kita sudah memiliki surat sertifikat sejak tahun 2011 sebanyak 86 sertifikat yang diterima warga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kepala desa atas permintaan masyarakat dengan tidak dipintai biaya,” pungkasnya. (Oni)

Baca Juga

LAINNYA