Lapor Pak Menteri Kemendikbud, Renovasi SDN 5 Jatimulyo Jati Agung Kangkangi UU Kontruksi

 

Lampung Selatan, Intailampung.com-Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah harus menegur pihak penangungjawab pelaksana Proyek pembangunan SDN 5 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, para pekerja dalam melakukan renovasi bangunan tidak meperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) sesuai  UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat para pekerja yang sedang mengerjakan proyek pembangunan tersebut, banyak yang tidak memakai pelindung kepala tidak memakai alas kaki, bahkan hanya ada yang memakai kaos dalam.

 

Dalam UU tentang Jasa Kontruksi, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam pekerjaan kontruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan. Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 Ayat penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kontruksi hingga pencabutan izin.

Seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah pasti berkontribusi positif terhadap Pemborong, maksudnya pasti baik. Pasti untuk keselamatan dan keberlanjutan.

Sementara itu, kepala tukang SDN 5 Jatimulyo Bardi mengatakan, bangunan kelas yang sedang dibangun sendiri dikerjakan sebanyak 26 orang. “Iya ada 26 orang yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah ini,  setiap tukang dibayar kisaran 100-110ribu,” kata Badri saat diwawancarai,Rabu(11/09/2019)

Saat ditanya renovasi gedung sekolah yang tidak dibongkar pada lantai pertama, kata Bardi, mengakui gedung kelas yang dibawah tidak dilakukan pembongkaran, namun hanya direhab saja kerangkanya.

Namun Kepala Sekolah Baisah saat ditemui tidak berada dikelas. Namun kata Badri  Kepala sekolah sedang tidak ada diruangan. “Ibu sedang tidak ada diruangan, mungkin lagi rapat,” terang Badri.

Diketahui pembangunan sekolah yang ‘megah’ tingkat dua di Kecamatan Jati Agung ini dianggarkan dari APBN sebesar Rp1,5 miliar. (RBO)