Nukman Amsya : Beberkan UU Ketenaga Kerjaan RI Untuk Penyelesaian Dugaan Kasus PT Ciomas Adisatwa. 

Bandar Lampung.www.intailampung.com,- Penangan perkara atas kasus dugaan pelanggaran pidana dibidang ketenaga kerjaan, PT. Ciomas Adisatwa oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menjadi perhatian serius dari salah satu pihak. 

Praktisi Bidang Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung Nukman Amsya, SE, MM, mengatakan, berkenaan laporan Hamdan ke-kantor Disnaker Provinsi Lampung dengan prihal atas adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan dan atau penerima pekerjaan (pihak ketiga atau vendor) dinilai tepat pada sasaran.

“Lain halnya jika laporannya tentang perselisihan tenaga kerja maka ranahnya bukan Disnaker Provinsi Lampung tetapi ranah Disnaker Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel),” ujar Nukman kepada www.intailampung.com. Ketika dihubungi via WhatsAppnya, pada Jum’at (21/7/2022).

Nukman menjelaskan, mengenai hal tersebut seutuhnya menjadi kewenangan serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pegawai Pengawas Disnaker (Wasnaker) Provinsi Lampung untuk menyikapi dengan melakukan pemeriksaan.“Pada saat pemeriksaan, semestinya pegawai Wasnaker melakukan dalam rangka pemeriksaan secara khusus bukan secara umum,” jelas mantan Sekretaris Disnaker Kabupaten Lamsel ini.

Menurut pria lulusan S2 Universitas Bandar Lampung ini, sebagaimana telah tertuang pada Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permanaker) RI Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 24 tentang atas adanya suatu pengaduan, suatu laporan, serta pemberitaan media dan atau adanya suatu informasi lainnya.

Ditambahkannya, usai melakukan pemeriksaan maka Wasnaker Provinsi Lampung yang melakukan pemeriksaan khusus tersebut dapat membuat nota pemeriksaan khusus atas hasil pemeriksaannya terhadap norma kerja, PKWT dan/atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.

“Tentunya hal ini telah diatur didalam Permennaker RI No 33 Tahun 2016 pasal 34 ayat (1 dan 2),” tutur warga Jl. Putri Balau No. 146 B. Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ini.

  Duh, Pembanguan Rumah Rusun di Hajimena Pekerja Tak Menggunakan K3

Selanjunya, saat dilakukan pemeriksaan jika ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/ buruh seperti terdapat kekurangan pembayaran upah minimum, kekurangan pembayaran upah lembur dan perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja maka harus dilakukan perhitungan dan penetapan.

“Perhitungan dan penetapan ini nantinya dilakukan oleh pegawai Wasnaker bukan oleh pekerja. Hal ini sesuai Permennaker No 33 Tahun 2016 Jo Permennaker RI No 1 Tahun 2020 pasal 28 ayat (1a),” bebernya lagi.

Untuk diketahui, terkait dugaan kasus PT. Ciomas Adisatwa bahwa Hamdan telah di PHK secara sepihak dengan tidak diberikan pemberitahuan secara tertulis serta tidak diberikan hak kompensasi pesangon sesuai ketentuan hukum yg berlaku.

Selanjutnya, selama bekerja sejak Tahun 2015 sampai dengan di PHK pada Tahun 2021 diberikan upah nya dibawah Ketentuan UMK /Kota setempat.

Selain itu dia (Hamdan Red) telah bekerja melebihi waktu kerja 7 jam/ hari sejak Tahun 2015 sampai dengan di PHK pada Tahun 2021 dengan tidak diberikan upah lembur. Tak hanya itu, selama bekerja sejak Tahun 2015 sampai dengan di PHK pada Tahun 2021 tidak diberikan Jaminan Sosial Kesejahteraan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Jamsostek.

Nukman berpendapat, untuk menyikapi dalam menyelesaikan permasalahan ini Disnaker Provinsi Lampung dapat melakukan dengan dua cara pendekatan. Pendekatan pertama terlebih dahulu untuk ditetapkan status Hamdan sebagai pekerja pemberi pekerjaan dan atau penerima pekerjaan.

Hal ini tentunya berdasarkan bukti, fakta dan data yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat hubungan kerja terjadi bukan setelah terjadi PHK. Selanjutnya, dilakukan pendekatan kedua setelah diketahui dan ditetapkan Hamdan telah menjadi sebagai pekerja pemberi pekerjaan dan atau penerima pekerjaan.

Jika dua cara pendekatan tersebut telah dilakukan, maka dapat ditetapkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap Hak dan Kewajiban Hamdan.

  Sunawardi : Dorong Polda Lampung Tuntaskan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Dinkes Lampung 

“Hal ini sesuai Dasar Hukum dan Penetapan Status Hubungan Kerja yang terjadi pada Tahun 2015 terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2013 dan Permennaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain,” urai Nukman.

Berdasarkan surat pengaduan Hamdan dijelaskan bahwa Hamdan mulai bekerja sejak bulan Januari Tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2020 dengan pihak ketiga vendor yang tidak berbadan hukum pada PT. Ciomas Adisatwa (sebagai pemberi pekerjaan).

PT. Ciomas Adisatwa kegiatan utamanya adalah rumah potong ayam dan dia (Hamdan Red) dipekerjakan dan bekerja pada bagian Dirty Area ( Pembokaran Ayam dari mobil, pemotongan ayam, pembersihan ayam setelah dipotong) secara berlanjut tanpa jeda sejak bulan Februari Tahun 2020 s/d November 2021

Selanjutnya dia (Hamdan Red) dialih tugaskan untuk bekerja kepada perusahaan Penyedia Jasa yaitu PT. Aulia Mandiri Persada Pada PT. Ciomas Adisatwa.

Berdasarkan uraian diatas pemberi kerja (PT. Ciomas Adisatwa) telah dapat diduga memberikan sebagian pekerjaan pokok (Utama) yang bukan pekerjaan penunjang serta diberikan kepada perusahaan yang tidak berbadan hukum, sebagaimana ketentuan (Permennaker Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 3 dan 12 )

Selain itu pemberi pekerjaan (PT. Ciomas Adisatwa) dapat diduga telah memberikan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan dengan tidak melaporkan kepada Instansi yg bertanggung jawab di kabupaten/Kota setempat, dimana pemberi pekerjaan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Pihak ketiga (Vendor) wajib melaporkan kepada Disnaker setempat.

Sebagaimana ketentuan ( Permennaker Nomor 19 Tahun 2012 pasal 5 dan 6 ) jika mengacu pada hal-hal tersebut maka “ DEMI HUKUM ” Hamdan dapat diduga menjadi pekerja tetap PT. Ciomas Adisatwa, sebagaimana tersurat di dalam ketentuan (Permennaker Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 7) sedangkan untuk Hak dan Kewajibannya menjadi tanggung jawab perusahaan PT. Ciomas Adisatwa. (Zul)

Baca Juga

LAINNYA