INTAILAMPUNG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah siap memperjuangkan komoditas pertanian padi dengan harga jual yang layak.
Guna mengantisipasi anjloknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di Lamteng. Wakil Ketua I DPRD Lamteng Yulius Heri Susanto, SE., mengungkapkan, DPRD Lamteng akan berupaya semaksimal mungkin mencari solusi, agar petani tidak merugi.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin mencari solusi, jika memang terjadi harga gabah anjlok. Tapi kami juga mintah petani bisa menjaga kualitas padi-nya. Karena antisipasi pertama agar harga padi/gabah ini tidak anjlok yang pertama petani harus menjaga mutu atau kualitas hasil panen padi itu sendiri,” ucapnya.
Yang jelas, kata Yulius Heri, Petani harus memingikuti aturan yang ada. Ia juga meminta agar petani tidak menjual hasil panen pada tengkulak.
“Ikuti aturan yang ada, dalam arti ya jangan dijual ke tengkulak. Kadang rata-rata petani ini, tidak sabar dan dijual ke tengkulak. Sedangkan tengkulak ini kan dadangkala bagaimana membeli dengan harga serendah rendahnya dan menjual setinggi tingginya,” katanya.
Lanjut kata Yulisu Heri, kita juga melihat disaat panen pasti bertepatan dengan kenaikan kelas (masuk sekolah). Jika memang benar ada penurunan harga padi, kita akan koordinasi dengan Komisi II yang membidangi, bagaimana mensiasati itu. Kita juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bagaimana caranya untuk mempertahankan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di Kabupaten Lampung Tengah.
Yulius Heri mengklaim, bahwa sejauh ini belum ada penurunan harga padi. Sebab, standar HPP masih di harga Rp 3.700,-. Kita juga sudah bertanya dan melakukan survei di dekat perbatasan wilayah Lampung Tengah – Metro tepatnya di Trimurjo dan Karang Endah.
“Dari survei yang kita lakukan, saya melihat harga masih diatas HPP yakni Rp 4.000,- untuk harga Gabah Kering Giling (GKG). Itu yang saya lihat, saat melakukan survei. Jadi kalau dibilang anjlok saya belum pernah melihat anjlok. Karena harga masih di atas HPP,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan Yulius Heri, kalau nanti memang itu terjadi (penurunan harga padi/gabah) Komisi II akan berkoordinasi dengan bulog. “Karena apapun bentuknya HPP yang menetukan itu pemerintah pusat, namun di daerah, kalau bulog inikan gak bisa menentukan harga yang bisa pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara terkait, recovery ekonomi di masa Pandemi Covid-19, ia menila, bahwa perlu adanya keseriusan pemerintah dalam peningkatan dan trobosan di bidang UMKM.
“Kita harus mengutamakan umkm, melihat dua hal yang tidak bisa dipisahkan didalam kehidupan kita yakni ekonomi dan kesehatan,” terangnya.
Dimana dua hal ini, kata Yulisu Heri, dimusnahkan salah satu tidak bisa, diruntuhkan salah satu juga tidak bisa. Keduanya harus berjalan secara berkesinambungan.
“Kita sehat ekonomi rontok kita setres sakit, ekonomi sehat tapi kita gak sehat sama saja, pikiran terporsir akhirnya sakit,” ujarnya.
Disini peran pemerintah sangat penting dalam menggenjot UMKM, dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Untuk itu, kita harus menciptakan suatu kinerja yang baik bagaimana cara menolong usaha kecil menengah ini, supaya tetap berlangsung kehidupan regulasi perekonomian mereka. “Masih banyak yang harus kita lakukan. Pemerintah membelilah produk mereka,” sarannya.
Yulisu Hari menambahkan, apalagi kita melihat sekarang banyak bantuan sosial kepada masyarakat. Kita kembali lagi melihat kelas menengah ke bawah inikan banyak. Seyokyanya apa yang di butuhkan masyarakat pemerintah membeli itu. “Saya juga tadi menyinggung soal masalah padi. Seandainya pemerintah membeli pada petani, saya yakin prekonomian petani bisa terangkat,” tuntasnya. (intai).
