Bukan Hanya Infrastruktur, BPNT dan PKH Jadi Tuntutan Masyarakat dari Hasil Reses DPRD Lamteng

INTAILAMPUNG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah banyak menerima aspirasi masyarakat dari hasil reses yang di lakukan.

Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, mengatakan, bahwa bukan hanya infrastruktur yang menjadi persoalan masyarakat, namun beberapa tuntutan dari masyarakat juga seputar bantuan BPNT dan PKH.

“Yang cukup memuka terkait BPNT dan PKH. Karena menurut versi mereka (masyarakat) dan itu juga di iyakan para aparat kampung, penerima bantuan ini sebagaian kesejahteraannya sudah meningkat. Dan masih ada yang dibawahnya lebih berhak menerima. Tapi pada saat diusulkan, kembali ke situ lagi (data lama) orang yang lama menerima. Kami sudah berikan masukan itu pada eksekutif,” ungkap Sumarsono, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Kemudian lainnya infrastruktur. Infrastruktur bukan hanya jalan, ada infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi. Karena saat ini, masyarakat menilai sedimennya sudah tinggi, sudah gitu banyak yang rusak, mereka minta di perbaiki.

“Aspirasi masyarakat ini, tentu akan kita serap dan kita input. Ini masuk dalam aspirasi kami, untuk di buat dalam kegiatan RKPD,” jelasnya.

Sementara, kata Sumarsono, untuk RKPD itu ada berbagai mekanisme, mereka juga melalui musrenbang dan lainnya. Sudah itu, terkait besaran anggaran yang di miliki, maka pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus, harus bertahap.

“Karena anggarannya minim, sebisa mungkin gimana caranya mutu pembangunan itu bisa di tingkatkan sesuai Spek (spesifikasi). Jangan baru dibangun tiga bulan sudah rusak,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sumarsono, terkait tentang pengawasan di komisi III, bisa ditanyakan ke mereka yang sudah beberapa kali melakukan sidak. “Saya juga sudah melakukan sidak, setelah kita sidak memang di perbaiki, yang lolos dari pelaksanaan sidak kami itu masih banyak,” bebernya.

  LSM Basmi Kecam Pemotongan Anggaran Publikasi Media di Diskominfo Lamteng

Tambah Sumarsono, kita lihat saat ini memang kualitas dari pembangunan sangat kurang baik, atau kurang maksimal. “Untuk itu saya berharap, tugas Inspektorat, BPK RI, Pengawas, PPK untuk betul betul memperhatikan itu,” tegasnya. (red)