Ket, Foto : Ketua NGO JPK Koorda Lampung Tengah Nurwenda Ratu (Uncu Wenda).
INTAILAMPUNG.COM – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2025 hingga akhir Oktober dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal, terutama pada sektor infrastruktur.
Ketua NGO JPK Koorda Lamteng, Nurwenda Ratu menilai tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun ini bukan lagi hal yang wajar. Menurut Uncu Wenda sapaan akrabnya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi lll DPRD Lamteng, Kamis (30/10/2025).
“Silpa yang besar mencerminkan rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Lamteng,” ujar Uncu.
Menurut wanita yang perduli dengan keadaan Kabupaten yang di juluki “Beguwai Jejamo Wawai” ini, hingga akhir Oktober penyerapan anggaran baru sekitar 50-60 persen, dan itupun banyak di topang dengan belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan pegawai, artinya, Bupati, Ardito telah menunjukkan kegagalannya dalam melangkah belum genap satu tahun kepemimpinannya.
Kemudian, dengan serapan anggaran masih minim seperti itu, mengapa Bupati, Ardito tergesa-gesa mencairkan anggaran pinjaman dari SMI sebesar Rp.110 Miliar. Artinya, anggaran masih ada tetapi masih meminjam, yang itu akan menjadi beban hutang, dan juga beban masyarakat, ada apa..?
“Mudah-mudahan prediksi saya salah, hingga akhir tahun nanti serapan APBD tidak akan mencapai lebih dari 80 hingga 85 persen. Angka tersebut, menunjukkan stagnasi kinerja yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi di Kab.Lamteng,” tukasnya.
Ini karena lemahnya kinerja SKPD dan koordinasi dengan Kepala Daerah, dalam sistem perencanaan. Kemudian hal itu juga di sebabkan masih banyak SKPD yang berstatus Plt, yang membuat ragu dan berhati-hati mengambil keputusan, atau bisa saja adanya intervensi politik yang membuat banyak SKPD tidak leluasa dalam mengeksekusi program kerja.
Uncu menyebut, tekanan politik dari berbagai kalangan, terutama pasca Pilkada 2024 lalu, turut menghambat jalannya pembangunan di Kabupaten Lamteng. seharusnya, untuk mengeksekusi anggaran tanpa adanya intervensi.
“Saya berharap agar seluruh pihak, baik masyarakat maupun elite politik, menghentikan campur tangan dalam pelaksanaan program pemerintah, kepemimpinan di Kabupaten Lamteng, harus berpihak kepada rakyat, bukan pada kelompok atau kepentingan politik tertentu,” tungkasnya.
“Bupati dan wakil Bupati harus ingat, visi daerah itu visi kerakyatan, bukan visi partisan. Kalau intervensi terus terjadi, yang dikorbankan rakyat. Kalau rakyat lapar, rakyat bisa marah,” pungkas Uncu. (rki/red)
