INTAILAMPUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba, Rabu (04/03/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis penyelarasan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang disambut Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, jajaran Forkopimda, serta para camat dan kepala tiyuh se-Tubaba.
Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Prioritas Dalam laporannya.
Bupati Novriwan Jaya menegaskan, bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai.
Ia menyoroti pembangunan infrastruktur jalan sebagai penggerak utama roda ekonomi masyarakat.
“Tahun 2026 ini, Tubaba memperoleh alokasi pembangunan tujuh ruas jalan strategis. Salah satu yang paling dinantikan adalah ruas Penumangan–Unit 6. Ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, sektor kesehatan juga menunjukkan kemajuan signifikan.
Dengan dukungan anggaran pusat sebesar Rp130 miliar, RSUD Tubaba diproyeksikan naik status menjadi rumah sakit rujukan unggulan.
Saat ini, fasilitas tersebut telah melayani lebih dari 200 pasien hemodialisa secara rutin serta mengembangkan layanan penanganan penyakit kronis seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.
Potensi Besar Program MBG
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh kewenangan pemerintah harus bermuara pada pelayanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ia secara khusus menyoroti potensi besar perputaran dana dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggaran MBG di Tubaba mencapai Rp497,7 miliar. Jika dibagi ke 100 desa, berarti ada potensi sekitar Rp4 miliar per desa per tahun. Kepala tiyuh harus memastikan bahan baku berasal dari petani dan pelaku UMKM lokal, agar uangnya berputar di Tubaba,” tegasnya.
Menurut Gubernur, program tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara sistematis.
Dorong Hilirisasi dan Stabilitas Harga.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong dan jagung.
Ia mengingatkan agar komoditas tersebut tidak lagi dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah yang memadai bagi petani.
Sebagai solusi atas fluktuasi harga dan dominasi tengkulak, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan Program Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui armada transportasi sendiri serta menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
Dukungan teknis pun disiapkan, antara lain bantuan Pupuk Organik Cair (POC) yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 15–20 persen. Selain itu, mesin pengering (dryer) berkapasitas 20 ton akan dialokasikan guna menjaga kualitas jagung dan padi saat harga pasar tidak stabil.
Komitmen SDM dan Desa Maju
Di penghujung sambutannya, Gubernur menyampaikan komitmen Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp10 juta per desa untuk mendukung program “Desa Maju”. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi jangka panjang.
“Saya minta tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah. Minimal harus lulus SMA. Ketahanan pangan penting, tetapi kualitas SDM adalah kunci masa depan daerah,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Tubaba dalam mencapai target makro ekonomi daerah, sejalan dengan visi Lampung Maju serta program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Sekda Tubaba Ir. Iwan Mursalin, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat. (PEDIA HT/IMAM)
