Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Selain mengundang keprihatinan di tengah Kabupaten Lamteng yang masih masuk dalam katagori Stunting yang cukup tinggi, ternyata pengadaan kendaraan dinas (randis) oprasional Bupati Lamteng Loekman Djoyosomerto, S.Sos., yang menelan anggaran hingga Rp2,3 miliar terindikasi bermasalah.
Indikasi penyimpangan tersebut, terjadi mulai dari spesifikasi kendaraan hingga metode pengadaan yang di gunakan.
Menelan anggaran Rp2,3 miliarmenggunakan dana APBD Lamteng tahun 2019. Pengadaan randis ini melalui sistem lelang umum. (bukan e-katalog) dan tendernya di menangkan PT. Astra Internasional TBK. TSO dengan penawaran Rp 2.295.850.000,- hanya turun Rp 4.150.000.- dari HPS.
Dengan besaran anggaran tersebut, dan pemenangnya, PT.Astra Internasional, maka bisa di ketahui produk yang harganya mendekati besaran anggaran itu adalah mobil Toyota Land Cruiser (LC) tipe VX-R dengan spesifikasi mesin 4.461 cc dan 8 silinder.
Spesifikasi ini jelas terindikasi menyalahi permendagri No 7 tahun, 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Di dalam permendagri itu, point 4 tentang kendaraan dinas disebutkan kendaraan perorangan dinas bupati/wakikota satu unit jeef dengan kapasitas silinder maksimal 3.200 cc dan satu unit sedan. Dengan kapasitas silinder maksimal 2.500 cc.
Sehingga wajar, kendaraan jenis LC VX-R tidak ada dalam e-katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kerena spesifikasinya memang tidak sesuai ketentuan.
Dengan merujuk permendagri itu, seharusnya Pemerintah Lamteng tidak boleh mengadakan kendaraan dinas dengan spesifikasi melebihi yang ada dalam aturan tersebut.
Lelang umum yang dilakukan Pemda Lamteng patut diduga memaksakan pengadaan randis dengan spesifikasi melampaui permendagri tersebut.
Hal ini mematahkan alasan Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Lamteng Yusar, yang menyebutkan pengadaan randis itu melalui lelang umum karena server LKPP sedang mengalami gangguan. “Itu dilelang umum karena kemerin itu semua penyedia lagi server di LKPP,” ujarnya, dikutip dari Harian Pilar. Senin (18/3).
Menurutnya, meski pengadaan melalui lelang umum, namun harganya tetap harga e-katalog. “Itu tidak saya TP4D-kan, karena ada harga CSO-nya, sama inova sama itu. Cuma kan inovakan dulu lagi bermasalah server untuk e-katalog di LKPP,” ungkapnya.
Yusar juga membenarkan kendaraan dinas yang di adakan itu jenis Land Cruiser LC. “Iya bener itu LC,” ungkapnya.
Namun Yusar berdalih itu bukan untuk kendaraan dinas bupati, melainkan untuk penyambutan tamu. “Tapi itu bukan untuk kendaraan dinas bupati kok, untuk nyambut tamu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Lampung Tengah sebagai salah satu wilayah yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi.
Mirisnya, di bawah bayang-bayang masalah gizi kronis itu, Pemkab Lamteng justru melakukan pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati-nya dengan nilai miliaran rupiah di tahun 2019 ini.
Dari penelusuran, Sekertariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamteng mengalokasikan anggaran Rp2,3 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas oprasional Bupati.
Proyek itu, mengunakan anggaran APBD tahun 2019 dan telah ditender dimenangkan PT. Astra Internasional, Tbk. TSO dengan penawaran Rp2.295.850.000,- hanya turun Rp 4.150.000,- atau 0,18 persen dari HPS.
Pengadaan randis bernilai miliaran ini, dilakukan saat Lamteng masuk dalam prioritas stunting.
Berdasarkan definisi Buletin Jendela Data dan informasi Kementrian Kesehatan tahun 2018, stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak usianya. Anak penderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada gizi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.
Pemerintah pusat menetapkan 1.000 desa perioritas stunting tahun 2018 Se-Indonesia, dan sebagian desa yang menjadi perioritas itu terdapat di Lamteng. Penentuan desa itu, melihat jumlah penduduk desa (data BPS dan Kemendagri tahun 2015), jumlah penduduk miskin desa (basis data terpadu BPS/TNP2K), tingkat kemiskinan dasa (hasil perhitungan tingkat kemiskinan tahun 2014), dan penderita gizi buruk di desa selama 3 tahun terakhir.
Desa-deaa di Lamteng yang masuk dalam prioritas stunting adalah Buyut Udik, Mataram Ilir, Gunung Batin Udik, Tulung Kakan, Mataram Udik, Riau Leriangan, Tanjung Rejo, Cabang, Gedung Ratu, Bandar Putih Tua. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Asih Hendrastuti membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, Lamteng memang masuk dalam fokus utama percepatan penurunan kasus stunting, disebabkan wilayah itu menjadi potret kasus stunting di wilayah Provinsi Lampung.
“Ya, Lamteng memang masuk lokus prioritas stunting. Soal progres secara Nasional turun. Tapi secara loka, itu kasus stunting kan anak-anaknya sudah beranjak besar, jadi mungkin sudah ada perubahan,” ungkapnya.
Sementara, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, S.Sos., hingga berita ini diturunkan belum berhasil di konfirmasi. Berulang kali dihubungi memalui ponselnya tidak menjawab meski dalam keadaan aktif. Begitu juga saat di konfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya juga tidak di jawab. (HR/Intai).
Sumber: Dikutip dari Harian Pilar.
