Ratusan Masyarakat Unjuk Rasa, Tombak Tajam Kejari Lamteng di Pertanyakan

Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Tombak tajam Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah (Lamteng) dipertanyakan. Hal ini seiring dengan laporan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di kabupaten setempat, yang kurang di respon dan terkesan tidak di tindak lanjuti.

All hasil, ratusan warga dari 5 perwakilan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah, menggelar aksi unjuk rasa, di depan halaman Kejaksaan Negeri setempat, Senin (28/07/2019).

Aksi damai di depan kantor Kajari Lamteng ini, buntut dari kurangnya respon penegak hukum setempat dalam merespon laporan yang masuk. Sehingga guna mencegah agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas ratusan masyarakat meminta kepastian hukum.

Menurut Ketua Kordinator Lapangan Sofyan, unjuk rasa yang dilakukan buntut dari laporan permasalahan dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa (ADD) Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian yang terkesan belum ada tindak lanjutnya.

“Kami sudah bertemu pihak kejaksaan, mereka (Kejari) masih menunggu laporan dari inspektorat, sedangkan di inspektorat sendiri memang sudah menerima surat dari kejaksaan. Inspektorat sudah menurunkan tim untuk meneliti berapa kerugian yang di sebabkan. Namun hasil temuan kerugian negara masih di anggap belum sesuai,” ujar Sofyan.

Kata Sofyan, pihaknya sudan melaporkan 7 desa, terkait penyimpangan add, dan sudah diterima Polres Lamteng pada sebelumnya. Pada saat unjuk rasa ini kita kembali memberikan laporan baru 2 desa Padang Ratu dan Bangun Rejo.

Untuk itu kita bersama-sama masyarakat melakukan unjuk rasa ini, memohon kepada penegak hukum terutama pada Kejaksaan Negeri dan Polres Lamteng untuk cepat, tanggap dan sigap dalam menindak lanjuti laporan ini.

“Khusus untuk Kampung Payung Makmur itu adalah manipulasi SPJ anggaran dana desa 2017-2018, sedangkan bukti fisik bangunan yang kami temukan maupun yang masyarakat rasakan itu tidak sesuai. Seperti pembangunan pengerasan jalan sampai dengan Lapen, pembangunan onderlag, pembangunan drainase, gorong – gorong dan pembangunan PPT dari tahun anggaran 2017-2018 semua terdapat pengurangan volume pengerjaan, dan dari hasil semua pembangunan tersebut terkesan asal,” kata Sofyan.

  Bersama Forum CSR, Pemkot Metro Sosialisasikan Pembangunan dan Bisnis Berkelanjutan

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Edi Dikdaya mengatakan, bahwa telah menerima perwakilan unjuk rasa dan ada 7 berkas.

“Kampung nya belum kita baca. Nanti kita pelajari ada kesalahan-kesalahan nya atau tidak,” terang Kajari.

Terkait penanganannya, kata Kejari, tidak ada ketentuan waktu atau hari. Tergantung hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

“Tidak ada limit waktu, Kita tunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, kita setiap satu bulan kita pantau kota tayangkan perkembangan tidak kita diamkan,” bebernya.

Mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tindak pidana, Kajari belum bisa menyimpulkan,” Kalau hanya dari asumsi-asumsi memang ada perbuatan yang menyimpang, kita harus punya bukti kongkrit dari ahli yang menyatakan bahwa itu memang ada kerugian negara di hal tersebut.

“Ini belum ada unsur, masih sumir, baru indikasi – indikasi saja, untuk khusus ADD ini BPKP tidak menangani tapi inspektorat saja Karana ada ketentuan dari mereka,” tutupnya. (intai).