Publik Menanti Sanksi Moral Ketua DPRD

OPINI : Sanksi apa yang akan di terima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Badan Kehormatan (BK)?

Tanda tanya itu yang dinanti dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten yang berjuluk ‘Beguwai Jejamo Wawai’ saat ini.

Mungkin saja karena beberapa pekan belakangan ini, masyarakat di buat heboh dengan viral beredarnya video tiktok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) dengan oknum mantan Lurah Bandar Jaya Barat. Dalam video berdurasi beberapa detik itu tampak sang oknum mantan lurah itu dengan manja memeluk tangan kanan Ketua DPRD Lamteng, sementara sang Ketua DPRD tampak tersenyum sembari asyik menghisap rokoknya.

Bahkan atas viralnya video tiktok itu membuat puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Penyelamat Lampung Tengah, (FPPLT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lamteng, yang mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD memberi sanksi dan menurunkan Ketua DPRD dari kursi jabatannya.

Baca Juga

FPPLT menganggap apa yang telah dilakukan Ketua DPRD dengan mantan lurah dalam video tiktok itu tidak sesuai dengan etika, moral, norma, dan budaya sebagai pejabat publik di Kabupaten yang masih kental dengan budaya dan sangat menjunjung dan menghormati adat istiadat.

Usai menggelar aksi unjuk rasa, perwakilan FPPLT sempat di temui perwakilan BK DPRD guna membahas desakan itu. Dalam pertemuan itu, BK berjanji untuk segera memproses dan mengambil langkah. Sementara para pengunjuk rasa memberikan tempo sepekan untuk BK bisa segera memberikan hasil dari proses tersebut, dengan mengancam apa bila dari batas waktu itu tidak ada respon dari BK, maka para pengunjuk rasa akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.

  Daftar Calon Bupati, Musa Sujud di Kaki Ibunya Mohon Doa Restu

Tentunya dalam hal ini menjadi tugas BK DPRD, untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap Moral, Kode etik, dan/atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga Martabat, Kehormatan, Citra, dan Kredibilitas DPRD.

Namun sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari BK DPRD terkait apa hasil dari proses yang sudah berjalan hampir satu bulan lamanya itu.

Tentunya hal itu menjadi tanda tanya masyarakat publik? Serumit itukah proses yang harus dilakukan BK DPRD untuk memutuskan permasalahan ini?
Atau mungkin saja benar, seperti kata bapak tua di kedai kopi tadi, bahwa BK DPRD sedang bekerja dengan Hati-hati mengumpulkan alat bukti dan saksi, bak kasus Sambo yang hingga saat ini tak kunjung ada kata pasti. Atau sedang Negosiasi, Lobi-lobi, tawar menawar Kursi!

Tidak hanya itu, janji FPPLT saat berunjuk rasa beberapa pekan lalu yang memberi batas waktu sepekan kepada BK DPRD hingga saat ini tidak juga menepati janjinya untuk turun melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, terkait hingga saat ini masih belum ada hasil dari proses yang di tangani BK.

Begitu juga dengan pernyataan Ketua DPRD Lamteng, saat menggelar Konfrensi Pers di kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan beberapa pekan lalu, yang bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang di gelar FPPLT di depan kantor DPRD setempat, dengan lantangnya menyatakan bahwa dirinya telah melaporkan hal itu ke Polda Lampung, terkait UU ITE yang di sangkakan kepada terlapor, dimana dalam waktu 20 hari kerja akan ada tindaklanjut dari proses laporannya.

Tentunya dalam permasalahan ini menjadi PR bagi BK. Dan masyarakat berhak bertanya apakah sanggup BK memperoses Ketua DPRD, sesuai dengan tuntutan dari FPPLT untuk menurunkan yang bersangkutan dari kursi jabatannya?
Atau mungkin saja kedua belah pihak sudah sama-sama menandatangani MoU kesepakatan damai!

  Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi, Walikota Metro A.Pairin Kaji Kembali KBM 2021

Sepertinya hanya BK dan internal DPRD saja yang mengetahuinya. Tetapi dalam hal ini publik punya hak untuk tau siapa yang benar siapa yang salah, dan sanksi moral apa yang akan di terima sang Ketua dalam permasalahan ini? Sebaiknya kita tunggu saja hasil dari proses yang dilakukan BK DPRD, mungkin saja mereka sedang bekerja, agar hasil proses itu segera di ekpos ke publik…/ Ki

LAINNYA