INTAILAMPUNG.COM – Mentri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah, Provinsi Lampung akan larang impor tapioka.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Solawat Kebangsaan yang berlangsung di Lapangan Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lamteng. Saat menjawab keluh kesah masyarakat Lampung akan kondisi harga singkong yang murah.
“Kita sudah berjuang kurang lebih selama enam bulan. Gara-gara harga singkong murah saya dimarahi saudara-saudara saya yang ada di Lampung,” kata Zulkifli Hasan diharapkan ribuan Masyarakat Lampung yang hadir dalam acara pengajian Maulid Solawat Kebangsaan, Sabtu (27/09/2025) malam.
Menurut Zulkifli Hasan, kewenangan terkait dengan harga singkong sebelumnya, merupakan kewenangan Mentri yang lain. Sehingga pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan.
Dijelaskannya, berkat perjuangan Mentri Perekonomian yang berjuang bersama pak Gubernur Lampung dan teman-teman disini, sekarang kewenangan itu sudah dilemparkan kepada saya.
“Terimakasih kepada masyarakat Lampung, karena desakan itulah, maka kewenangan itu dipindahkan ke Menko Pangan yang namanya Zulkifli Hasan,” cetusnya.
Lanjut kata, Menko Pangan, setelah saya terima kewenangan terkait dengan harga singkong ini. Maka dalam waktu dekat, langkah cepat dan tepat akan langsung saya ambil.
“Nah minggu depan saya pulang Senin kalau gak Selasa saya rapat, singkong inikan biang keroknya itu tapioka. Karena kewenangannya sudah sama saya, saat rapat nanti saya akan larang impor tapioka,” tegasnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan akan membela dan memperjuangkan suara masyarakat petani singkong di Lampung. “Buat apa jadi pejabat jika saudara Kampungnya gak bisa di bela, betul bapak itu,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan, bahwa dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, menginginkan perekonomian masyarakat dibawah bisa tumbuh, yakni dengan memanfaatkan koperasi desa.
“Dengan adanya koprasi desa ini, harapan pak Presiden Prabowo, ingin ekonomi masyarakat bisa tumbuh, rakyatnya maju makmur, dan tidak terus dikuasai oleh para pengusaha. Maka dengan koprasi desa ini pak presiden perlahan akan menata itu semua,” pungkasnya. (red)
