Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Selain mengundang keprihatinan di tengah tingginya angka stunting dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam puting beliung di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, pengadaan kendaraan dinas (randis) operasional Bupati Lamteng Loekman Djoyosomerto, S.Sos, yang menghabiskan uang rakyat hingga mencapai Rp2,3 miliar, terindikasi bermasalah.
Indikasi penyimpangan terjadi mulai dari spesifikasi jenis kendaraan, hingga metode pengadaan yang digunakan.
Diketahui, menelan anggaran milik rakyat tahun 2019 sebesar Rp2,3 miliar, pengadaan randis ini melalui sistem lelang umum (bukan e-katalog), dan tendernya dimenangkan PT. Astra Internasional TBK, TSO Raden Intan Bandar Lampung, dengan penawaran Rp 2.295.850.000,- atau hanya turun Rp 4.150.000.- dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Dengan besaran anggaran tersebut, dan diketahui pemenangnya adalah PT. Astra Internasional TBK, maka bisa diketahui produk yang harganya mendekati besaran anggaran itu adalah mobil Toyota Land Cruiser (LC) tipe VX-R, dengan spesifikasi mesin 4.461 cc serta 8 silinder.
Spesifikasi ini jelas terindikasi menyalahi Permendagri No.7 tahun 2006, tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Dimana, dalam Permendagri itu, poin 4 tentang kendaraan dinas disebutkan kendaraan perorangan dinas bupati/walikota satu unit jeep dengan kapasitas silinder maksimal 3.200 cc dan satu unit sedan dengan kapasitas silinder maksimal 2.500 cc.
Sehingga wajar saja, kendaraan jenis LC VX-R tidak ada dalam e-katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Karena spesifikasinya memang tidak sesuai ketentuan.
Dengan merujuk Permendagri itu, seharusnya Pemkab Lamteng tidak boleh mengadakan kendaraan dinas dengan spesifikasi melebihi yang ada dalam aturan tersebut.
Lelang umum yang dilakukan Pemkab Lamteng patut diduga memaksakan pengadaan randis dengan spesifikasi melampaui Permendagri tersebut.
Hal ini mematahkan alasan Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Lamteng Yusar, yang menyebutkan pengadaan randis itu melalui lelang umum karena server LKPP sedang mengalami gangguan.
“Itu dilelang umum, karena kemarin itu semua penyedia lagi server di LKPP,” ujarnya, seperti dikutip dari Harian Pilar, Senin (18/3).
Menurutnya, meski pengadaan melalui lelang umum, namun harganya tetap harga e-katalog. “Itu tidak saya TP4D-kan, karena ada harga CSO-nya, sama Innova sama itu. Cuma kalau Innova kan dulu lagi bermasalah server untuk e-katalog di LKPP,” ungkapnya.
Yusar juga membenarkan kendaraan dinas yang diadakan itu jenis Land Cruiser LC. “Iya bener itu LC,” ungkapnya.
Namun Yusar berdalih itu bukan untuk kendaraan dinas bupati, melainkan untuk penyambutan tamu. “Tapi itu bukan untuk kendaraan dinas bupati kok, untuk nyambut tamu,” pungkasnya.
Diketahui dari data Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lampung Tengah ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi.
Mirisnya, di bawah bayang-bayang masalah gizi kronis itu, Pemkab Lamteng justru melakukan pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati-nya dengan nilai miliaran rupiah di tahun 2019 ini.
Dari penelusuran, Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamteng mengalokasikan anggaran Rp2,3 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas operasional Bupati.
Proyek itu, menggunakan APBD tahun 2019 dan telah ditender dan dimenangkan PT. Astra Internasional, TBK, TSO dengan penawaran Rp2.295.850.000,- atau hanya turun Rp 4.150.000,- dan atau turun 0,18 persen dari Harga Perkiraan Sendiri.
Pengadaan randis bernilai miliaran ini, dilakukan saat Lamteng masuk dalam prioritas perbaikan stunting.
Berdasarkan definisi Buletin Jendela Data dan informasi dari Kementrian Kesehatan tahun 2018, stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak usianya. Anak penderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada gizi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.
Pemerintah pusat menetapkan 1.000 desa perioritas stunting tahun 2018 Se-Indonesia, dan sebagian desa yang menjadi perioritas itu terdapat di Lamteng. Penentuan desa itu, melihat jumlah penduduk desa (data BPS dan Kemendagri tahun 2015), jumlah penduduk miskin desa (basis data terpadu BPS/TNP2K), tingkat kemiskinan dasa (hasil perhitungan tingkat kemiskinan tahun 2014), dan penderita gizi buruk di desa selama 3 tahun terakhir.
Desa-desa di Lamteng yang masuk dalam prioritas stunting adalah Buyut Udik, Mataram Ilir, Gunung Batin Udik, Tulung Kakan, Mataram Udik, Riau Leriangan, Tanjung Rejo, Cabang, Gedung Ratu, Bandar Putih Tua. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Asih Hendrastuti membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, Lamteng memang masuk dalam fokus utama percepatan penurunan kasus stunting, disebabkan wilayah itu menjadi potret kasus stunting di wilayah Provinsi Lampung.
“Ya, Lamteng memang masuk lokus prioritas stunting. Soal progres secara Nasional turun. Tapi secara loka, itu kasus stunting kan anak-anaknya sudah beranjak besar, jadi mungkin sudah ada perubahan,” ungkapnya.
Di lain sisi, Kabupaten Lampung Tengah sedang dilanda ujian, berupa musibah bencana alam puting beliung yang menghempas rumah warga di Kecamatan Seputih Raman, beberapa hari lalu.
Sementara, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, S.Sos., hingga berita ini diturunkan belum berhasil di konfirmasi. Berulang kali dihubungi memalui ponselnya tidak menjawab meski dalam keadaan aktif. Begitu juga saat di konfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya juga tidak di jawab. (HR/Intai).
Sumber: Dikutip dari Harian Pilar.
