Bandar Lampung, Intailampung.com-Keinginan Pemerintah ingin menerapatkan sertifikat elektronik (sertifikat el), akan disukseskan di wilayah, terutama di Lampung. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar akan mensukseskan sertifikat tanah elektronik atau sertifikat elektronik.
Hal itu adalah keinginan pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil, yang telah menerbitkan aturan implementasi tersebut, hal itu sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Dengan aturan tersebut, masyarakat bisa mengganti sertifikat fisiknya menjadi sertifikat tanah elektronik di kantor-kantor pertanahan sesuai domisilinya.
“Atasan saya kan Pak Menteri jadi kl (kalau) dari kementrian harus dijalankan ya pasti dijalankan,” kata Ginanjar saat dihubungi Intailampung.com, Senin (8/2/2021).
Untuk diketahui ada beberapa keunggulan dari sertifikat tanah elektronik. Di antaranya bisa diakses via smartphone, kemudian ada nomor identifikasi bidang (NIB) atau single ID yang jadi referensi seluruh kegiatan pendaftaran tanah. Lalu, efesiensi pendaftaran tanah, kepastian dan perlindungan hukum, minimalkan biaya transaksi pertanahan, kurangi jumlah sangketa, konflik dan perkara pertanahan, naikkan nilai registering property dalam rangka perbaikan peringkat ease of doing business (EODB)
Selain keunggulan itu, ada juga keamanan sertifikat tanah elektronik yaitu dilengkapi tandatangan elektronik dan tidak bisa dipalsukan, pakai teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siiber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kantor Wilayah Lampung tentu mendukung transformasi digital. Saat ini, sertifikat tanah Elektronik yang telah diteken berlaku mulai 12 Januari 2021 yang juga didukung penuh oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung,” kata dia.
Kendati demikian saat ditanya nantinya ada polemik ditingkat desa terkait belum mengertinya pemakaian handphone canggih atau smartphone, kata Yuniar akan disampaikan secara bertahap.
“Secara bertahap nanti ada sosialisasi internal dari kementrian. Nanti akan dilaksanakan konferensi pers dengan temen-teman media terkait hal tersebut untuk sosialisasi juga,” tutup dia. (Bong)
