INTAILAMPUNG.COM – Penanganan dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap mereka, Jumat, (20/11/2026).
Tak tanggung-tanggung, dari hasil penyidikan, perkara proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut mengungkap indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Empat tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.

Keempatnya langsung menjalani penahanan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.
Proyek yang dibiayai APBD itu memiliki pagu anggaran Rp15 miliar dengan nilai kontrak Rp14,935 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.

Namun, dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fisik pekerjaan, tetapi juga menyentuh tahapan pengadaan penyedia.
Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara dalam pelaksanaan proyek, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.

Dua aspek tersebut kini menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara yang ditangani penyidik.
Untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut, Tim Penyidik Kejari Lampung Tengah telah memeriksa 28 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.
Penetapan empat tersangka dituangkan dalam empat surat penetapan tersangka yang masing-masing bernomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026 tertanggal 20 November 2026.

Usai penetapan tersangka, penyidik juga menerbitkan surat perintah penahanan terhadap keempatnya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Rita Susanti menjelaskan, penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Saat ini, keempat tersangka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.
Besarnya indikasi kerugian negara dalam perkara ini menjadi perhatian serius. Dengan nilai sekitar Rp6,74 miliar, dugaan penyimpangan tersebut setara dengan hampir separuh nilai kontrak proyek yang mencapai Rp14,935 miliar.

Kejaksaan menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, cermat, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Rita dalam pernyataan resminya.
Penetapan dan penahanan empat tersangka ini menjadi perkembangan signifikan dalam pengusutan proyek jalan tersebut. Penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. (red)












