Anggaran Pekon Walyo Jati Disorot, Siap Dilaporkan ke APH

PRINGSEWU, INTAILAMPUNG.COM – Pengelolaan Dana Desa Pekon Walyo Jati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, menuai sorotan. Sejumlah pos anggaran selama periode 2022 hingga 2026 dipertanyakan setelah muncul keterangan perangkat kewilayahan yang menyebut realisasi beberapa kegiatan di lapangan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tercatat.

Persoalan tersebut kini mengarah pada tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Awak media yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat menyatakan akan segera membawa dugaan ketidakwajaran tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh.

Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, sejumlah pos belanja yang menjadi sorotan meliputi pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi desa, publikasi informasi desa, pembuatan rambu-rambu jalan, hingga penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada 2022, anggaran pembuatan poster dan baliho informasi penetapan LPJ APBDes tercatat sebesar Rp27.775.000. Sementara pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa muncul dalam lima pos anggaran, masing-masing Rp35.500.000, Rp25.000.000, Rp6.542.000, Rp23.219.369, dan Rp10.821.313.

Pada 2023, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp30.411.900 dan Rp7.100.000. Belanja informasi publik desa tercatat dalam tiga pos, yakni Rp3.000.000, Rp1.750.000, dan Rp46.000.000. Sementara pembuatan rambu-rambu jalan desa dianggarkan Rp29.000.000.

Memasuki 2024, anggaran jaringan komunikasi kembali tercatat dalam tiga pos, masing-masing Rp39.249.000, Rp25.950.000, dan Rp21.342.150. Anggaran informasi publik desa mencapai Rp75.500.000 dan Rp14.500.000. Pembuatan rambu-rambu jalan desa kembali dianggarkan Rp29.000.000.

Pada 2025, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp42.220.000, Rp32.493.960, dan Rp9.500.000. Informasi publik desa dianggarkan Rp15.000.000 dan Rp12.320.000. Pembuatan rambu-rambu jalan desa sebesar Rp11.000.000.

Tak kalah menjadi perhatian, terdapat pula pos penyertaan modal BUMDes senilai Rp208.642.000 pada tahun anggaran yang sama.

Sementara pada 2026, anggaran jaringan komunikasi tercatat sebesar Rp20.425.150, informasi publik desa Rp850.000, serta pembuatan rambu-rambu jalan desa sebesar Rp5.800.000.

  Dugaan Tambang Batu Silika Ilegal di Sumur Bandung Pringsewu, 3 Bulan Beroperasi di Bekas Galian Pasir PJA

Rentetan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon.

Keterangan Bayan: Sejumlah Kegiatan Dipertanyakan

Saat dimintai keterangan, Bayan Iwan dari Dusun 2 menyampaikan bahwa kondisi sejumlah kegiatan di lapangan menurut pengamatannya tidak sebanding dengan besaran anggaran yang tercatat dalam dokumen keuangan pekon.

Ia mencontohkan, pembuatan poster dan baliho informasi penetapan APBDes untuk masyarakat setiap tahunnya hanya berkisar satu hingga dua buah.

“Untuk jaringan instalasi komunikasi dan informasi desa, tiang-tiang jaringan tersebut dibangun sejak dahulu oleh Dinas Kominfo. Sementara yang dibayarkan saat ini hanya biaya langganan WiFi sebesar Rp500.000 per bulan,” jelasnya.

Terkait anggaran pembuatan rambu-rambu jalan desa, Iwan menyebut hingga saat ini tidak mengetahui adanya realisasi kegiatan tersebut.

Ia juga menerangkan, sekitar dua hingga tiga tahun lalu memang pernah ada pemasangan lampu penerangan sebanyak 200 unit yang dibagikan ke lima dusun, ditambah dua unit lampu tenaga surya. Namun, menurutnya, bantuan tersebut berasal dari Dinas Perhubungan, bukan dari anggaran pekon.

Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan masyarakat mengenai realisasi dan penggunaan anggaran. Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan fisik di lapangan.

Selain pos-pos tersebut, penyertaan modal BUMDes sebesar Rp208.642.000 juga dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan modal, perkembangan usaha, kondisi keuangan, serta hasil pengelolaan dana tersebut.

Kepala Pekon Belum Berikan Jawaban

Sebelumnya, awak media telah mengirimkan konfirmasi tertulis melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Pekon Walyo Jati untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah pos anggaran yang dipertanyakan.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban atau tanggapan yang diterima, meskipun nomor WhatsApp yang dituju terpantau aktif.

  DPC KWI Pringsewu Angkat Bicara Soal Kasus Wartawan M. Ikbaluddin

Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan masyarakat belum memperoleh klarifikasi dari pihak pemerintah pekon. Hak jawab dan penjelasan Kepala Pekon tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan ini.

“Mewakili masyarakat Pekon Walyo Jati, kami akan segera melaporkan dugaan ketidakwajaran pengelolaan dana pekon ini kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Pringsewu, serta meminta pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tegas perwakilan awak media.

Secara regulasi, pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan BUMDes juga harus disertai laporan pertanggungjawaban yang dapat diketahui masyarakat.

Masyarakat berharap Pemerintah Pekon Walyo Jati segera memberikan penjelasan secara terbuka, terutama terkait realisasi sejumlah kegiatan yang anggarannya dipertanyakan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dan realisasi di lapangan, aparat berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Awak media menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

Penulis: Kiki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *