INTAILAMPUNG.COM – Penanganan pengaduan dugaan korupsi pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi oleh Polres Lampung Utara menyisakan pertanyaan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) tertanggal 16 November 2026 menguraikan pengumpulan dokumen dan klarifikasi terkait pekerjaan Tahap II tahun anggaran 2024. Namun, jejak pembangunan awal pada 2017 dan pekerjaan lanjutan 2018 belum tergambar dalam uraian penanganan tersebut.
Dalam SP3D itu, penyidik menyebut telah mengumpulkan dan meneliti sejumlah dokumen, di antaranya kontrak, Provisional Hand Over (PHO), Rencana Anggaran Biaya (RAB), SiRUP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Surat Tanda Setoran (STS), rekening koran, serta dokumen pendukung lainnya.
Akan tetapi, rangkaian kegiatan yang dijelaskan dalam surat tersebut berfokus pada pengaduan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap II tahun 2024. Belum terdapat uraian yang menunjukkan penelusuran terhadap paket pembangunan awal 2017 maupun pekerjaan lanjutan pada 2018.
Padahal, sebelumnya tim penyidik pernah menyampaikan rencana untuk menggali pembangunan gedung tersebut sejak awal.
Penelusuran OmGua terhadap jejak data digital pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) INAPROC menemukan paket Pembangunan Baru Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 dengan pagu Rp2 miliar.
Setahun kemudian, tercatat paket Lanjutan Gedung Perpustakaan dengan pagu Rp800 juta. Sementara pada 2024, SiRUP mencatat paket Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap II dengan pagu Rp1,2 miliar.
Jika dijumlahkan, ketiga paket tersebut memiliki total pagu Rp4 miliar. Angka ini merupakan akumulasi pagu pengadaan, bukan nilai realisasi pembayaran maupun kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan Masih Berpusat pada Paket 2024
Selain belum menguraikan penelusuran proyek 2017 dan 2018, SP3D juga tidak menyajikan rincian pemeriksaan saksi secara menyeluruh.
Kegiatan yang disebutkan dalam surat tersebut meliputi klarifikasi terhadap pengadu, Johansyah selaku PPK pekerjaan Tahap II tahun 2024, serta Ira Maya Sari selaku Irban III Inspektorat Lampung Utara. Selebihnya, penyidik menguraikan kegiatan pengumpulan dan penelitian dokumen.
Dalam surat itu juga belum dijelaskan adanya pemeriksaan ahli konstruksi, penghitungan kerugian keuangan negara secara khusus terhadap keseluruhan rangkaian pembangunan, maupun kegiatan dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).
Berdasarkan kesimpulan SP3D, hasil pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan penelitian dokumen belum menemukan bahan keterangan yang cukup untuk menghubungkan kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian volume dengan rekayasa dokumen, kesengajaan melakukan pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun perbuatan lain yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Dengan mempertimbangkan pengembalian seluruh nilai temuan BPK, penyidik menyatakan belum terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan pengaduan ke tahap berikutnya.
Meski demikian, penilaian tersebut didasarkan pada hasil Pulbaket yang telah dilakukan dan masih terbuka untuk ditelaah kembali apabila ditemukan bukti baru yang relevan.
“Kami tidak menghentikan penyelidikan,” kata penyidik Tipidkor, Brigpol S.T. Simamora, kepada OmGua, Senin (16/11/2026), di ruang kerjanya, Kotabumi, Lampung Utara.
Dokumen Disebut Hilang Sejak 2019
Di sisi lain, persoalan ketersediaan dokumen pembangunan juga pernah disampaikan Yunada, selaku KPA perencanaan awal, saat berbincang langsung dengan OmGua.
Ia menyebut dokumen terkait pembangunan gedung tersebut telah hilang sejak 2019, dalam konteks pemeriksaan KPK menyusul OTT terhadap eks-Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangku Negara.
Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan tertulis mengenai jenis dan cakupan dokumen yang dimaksud. Termasuk, apakah dokumen RAB maupun administrasi paket pembangunan tahun 2017 dan pekerjaan lanjutan 2018 turut masuk dalam dokumen yang disebut hilang tersebut.
Keterangan itu juga belum dapat dipastikan mencakup seluruh dokumen pembangunan dari setiap periode.
Di sinilah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan. SP3D menguraikan penanganan pengaduan pekerjaan Tahap II tahun 2024, sementara riwayat pembangunan sejak 2017 hingga pekerjaan lanjutan 2018 belum terlihat dalam rangkaian kegiatan yang disampaikan penyidik.
Apakah dokumen kedua paket awal tersebut masih tersimpan di instansi terkait atau pihak lain? Bagaimana keterkaitan pekerjaan 2017 dan 2018 dengan pembangunan Tahap II tahun 2024? Dan sejauh mana penyidik telah menelusuri kesinambungan pekerjaan dari ketiga periode anggaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar penanganan dugaan penyimpangan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi tidak berhenti pada satu tahapan pekerjaan, sementara riwayat pembangunan sebelumnya masih menyisakan ruang penelusuran.
OmGua akan terus menelusuri dokumen serta meminta penjelasan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai rangkaian pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi. (Red)












