METRO, INTAILAMPUNG.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyoroti kinerja Pemkot atas lambatnya perbaikan infrastruktur sehingga banyak mengalami kerusakan.
Hal tersebut diutarakan Ketua Fraksi PKS, Yulianto yang mewakili enam Fraksi di DPRD setempat. Menurutnya, APBD 2021 merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD tahun anggaran 2021-2022. Dalam hal itu, yang menjadi prioritas adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Sangat disayangkan, menurut kami belum ada peningkatan secara signifikan baik dari kualitas maupun kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Justru sebaliknya, yang nampak malah kondisi yang semakin memprihatinkan. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, seperti drainase yang tidak dapat difungsikan, pembangunan sumur bor yang tidak terealisasi dan banyak hal lainnya yang belum terselesaikan,” kata dia saat rapat paripurna, Selasa, 5 Juli 2022.
Rapat yang berlangsung hingga Selasa sore tersebut saling mengemukakan realisasi belanja daerah. Yulianto memaparkan Dinas PUTR yang telah menyerap 89,54 persen serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang menyerap 96,27 persen.
Baca Juga
“Dengan anggaran yang sebegitu besar seharusnya pemeliharaan jalan ataupun pekerjaan rutin dalam pemeliharaan hasilnya bisa maksimal. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitasnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya sangat bersyukur karena warga dan masyarakatnya sangat perhatian. Warga memiliki kepedulian tinggi, bahkan secara swadaya telah melakukan gotong royong untuk penimbunan jalan yang rusak parah.
“Seperti yang dilakukan warga di Jalan Soekarno Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Jalan Letjend Suprapto Metro Selatan. Bahkan tak sedikit juga warga Jalan Pattimura yang melakukan penimbunan jalan provinsi yang kini kondisinya parah,” ujarnya.
Yulianto juga menyinggung sektor peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi. Dia memberikan catatan kepada dia dinas yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kota setempat.
Menurutnya, kedua dinas tersebut belum memaksimalkan dalam capaian pendapatan yang berdasarkan dari rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintah daerah.
“Untuk Disdikbud PAD yang bersumber dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11 persen. Sedangkan, Disporapar PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 persen,” kata dia. (wan)
