Bandar Lampung,Intailampung.com-Aliansi Masyarakat Lampung (AMAL) menyoroti sejumlah proyek di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung salah satunya proyek Sumur Bor yang diduga kuat ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan belanja pembuatan irigasi perompaan serta perjalanan dinas 9,2 miliar dan uang saku 412 juta pada tahun anggaran 2023. Berencana akan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
Sejumlah proyek kegiatan sumur bor tahun 2023 di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTPH) Provinsi Lampung diduga kuat menjadi bancakan diduga dibagikan kepada oknum anggota DPRD Lampung.
Hal ini diungkap Ketua AMAL, Sunarwadi yang berencana melaporkan, ke aparat penegak hukum (APH). Untuk tahun 2023 ada 5 hibah sumur bor yang dan diduga sudah terkondisikan serta 5 jaringan irigasi.
AMAL akan membongkar dugaan praktik KKN dalam proyek sumur bor di Dinas TPH Provinsi Lampung di APBD tahun 2023.
Ia mengatakan dan mendapati data dan fakta nyaris semua proyek sumur bor sudah dibagikan untuk kepada beberapa oknum anggota DPRD Lampung sesuai dapilnya masing-masing.
“Kami sangat menyayangkan praktik KKN dalam kegiatan di Dinas KPTPH Provinsi Lampung khususnya pembuatan sumur bor. Yang ternyata dibagikan dan dikerjakan oknum-oknum anggota DPRD Lampung,” kata Sunarwadi, Senin (24/7/2023).
Ia menyebutkan modus KKN dalam proyek sumur bor di Dinas KPTPH dengan dikelola langsung oknum anggota DPRD sesuai dapil masing-masing.
“Kita dapat data dan info orang dalam sendiri, proyek sumur bor itu dikerjakan dan dikuasi para wakil rakyat DPRD Lampung. Misalnya proyek di Pesawaran maka yang ngerjakan dari pesawaran,” kata dia
Untuk itu, Sunarwadi meminta kepada aparatur penegak hukum, baik dari unsur kejaksaan maupun Kepolisian agar segera melakukan tindak lanjut terhadap informasi yang kami sampaikan ini, sebagai langkah awal untuk mengusut tuntas semua permasalahan yang mengarah kepada adanya dugaan tindak pidana KKN,” tambahnya
Menanggapi itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Bani Ispriyanto belum berhasil dimintai komentarnya begitu juga Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Eko Dyah, dikonfirmasi melalui pesan singkat juga belum ada jawaban. (Bon)












