INTAILAMPUNG.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah menggelar debat kandidat kedua dengan tema peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar demi kesejahteraan masyarakat. Debat yang diadakan pada Kamis (7/11) diperuntukkan bagi Calon Wakil Bupati Lampung Tengah.
Dalam debat, Wakil Bupati Lampung Tengah nomor urut 2, I Komang Koheri, menegaskan komitmen pasangan Ardito-Koheri siap untuk meningkatkan kategori Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memperkuat pengawasan dan implementasi program-program yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita, Ardito-Koheri, akan berusaha meningkatkan pelayanan publik melalui pengawasan yang lebih baik dan program-program yang relevan. Setiap program harus memiliki dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar I Komang Koheri.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk petani dan pedagang, harus diprioritaskan untuk mendukung dunia usaha dan investasi di Lampung Tengah.
“APBD kita ini harus berfungsi sebagai stimulator bagi anggaran swasta dan sektor lainnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta menunjang pertumbuhan UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, calon Wakil Bupati nomor urut 1, Ahsan As’ad Said, menyoroti keberhasilan Lampung Tengah dalam meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.
“Lampung Tengah sudah mendapatkan predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI dengan nilai 85,48 persen pada tahun 2021. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan,” kata Ahsan.
Ia menyoroti keberadaan mal pelayanan publik dan program ‘Bunga Kampung’ yang melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat dusun.
“Realisasi investasi saat ini telah mencapai 30,36 triliun rupiah, dan ini hasil yang signifikan,” tambahnya.
Ahsan menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan aparatur di tingkat desa.
“Kita harus menjadi fasilitator dan mediator untuk mendukung arahan Presiden serta Gubernur. Semua pihak, mulai dari aparatur pemerintah hingga masyarakat di desa, perlu bekerja sama demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (tim)
