INTAILAMPUNG.COM – Pelaksana tugas, (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Bappeda) Kabupaten Lampung Tengah, lswantoro, ST, MT., secara resmi membuka kegiatan Entry Data Aplikasi Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026.
Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan data yang akurat dan terintegrasi.
lswantoro menyampaikan, tujuan utama entry data pada Aplikasi Aksi Konvergensi Stunting tahun 2026 adalah, untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan efektivitas intervensi penurunan stunting secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.
“Kegiatan itu untuk menyesuaikan antara data lapangan dan data yang diinput ke dalam sistem. Dalam hal ini Bappeda memastikan bahwa data stunting dari Kecamatan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya, Jum’at (6/2/2026).
Menurutnya, pengisian data harus dilakukan secara teliti dan tidak boleh ada selisih antara laporan dan kondisi reel di lapangan. Dimana, data stunting merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan manusia.
Secara lebih rinci, tujuan entry data tersebut untuk memantau capaian 8 aksi konvergensi, dan untuk memastikan pemerintah daerah melaksanakan 8 tahapan konvergensi (mulai dari analisis situasi hingga reviu kinerja) secara tepat waktu dan terdokumentasi.
Selain itu, untuk mengukur efektivitas intervensi, dalam menginput data intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan) untuk melihat sejauh mana program berdampak langsung pada penurunan angka stunting di lokasi fokus.
“Jadi, evaluasi kinerja daerah, menjadi basis data bagi pemerintah pusat untuk menilai kinerja konvergensi stunting di daerah, yang seringkali berkaitan dengan alokasi dana insentif atau insentif fiskal,” imbuhnya.
Untuk itu kata dia, Bappeda Lamteng, memastikan akurasi data sasaran, untuk memastikan data balita, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting terupdate, dengan tujuan untuk intervensi yang lebih tepat sasaran
“Artinya, akurasi data bukan hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga penting bagi masyarakat Kampung secara langsung,” pungkas lswantoro. (rki)
