INTAILAMPUNG.COM – Persoalan antrean panjang dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah dan Pertamina diminta lebih transparan dengan membuka data distribusi pasokan hingga jadwal ketersediaan biosolar di setiap SPBU.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah, Cecep Jamani. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengurai persoalan antrean sekaligus mencegah masyarakat, khususnya pengemudi angkutan hasil pertanian, kehilangan waktu dan biaya akibat ketidakpastian pengisian BBM.
Menurut Cecep, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai berapa jumlah pasokan biosolar yang diterima masing-masing SPBU dan kapan stok tersebut tersedia. Dengan begitu, pengemudi tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre tanpa kepastian.
“Untuk membantu masyarakat, khususnya pengemudi angkutan hasil tani, sangat perlu informasi data pasokan biosolar dan kapan kira-kira biosolar itu ada. Sehingga, mereka bisa datang ke SPBU tepat waktu saat biosolar tersedia,” kata Cecep, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan biosolar tidak bisa hanya dilihat dari panjang atau pendeknya antrean. Pemerintah dan Pertamina perlu memiliki gambaran nyata kondisi di lapangan, termasuk SPBU mana yang pasokannya masih terbatas, mengalami antrean berulang, atau bahkan kehabisan stok.
Cecep juga menyoroti laporan pada 4 November lalu yang menyebut antrean biosolar di sejumlah SPBU di beberapa wilayah Lampung mulai berkurang, sementara pengawasan tetap berjalan.
Namun, ia meminta kondisi tersebut tidak serta-merta digeneralisasi. Situasi di Lampung Tengah harus diperiksa secara khusus di setiap SPBU agar langkah penanganan benar-benar menyasar lokasi yang masih bermasalah.
“Bagi sopir yang mengangkut hasil panen, waktu yang habis di antrean bisa membuat pengiriman terlambat dan ongkos bertambah. Kalau informasi pasokan diperbarui secara rutin, sopir bisa mengatur perjalanan dan pemerintah bisa melihat di mana masalahnya perlu ditangani,” ujarnya.
Untuk itu, Cecep meminta Pemkab Lampung Tengah bersama Pertamina secara berkala membuka sedikitnya tiga informasi penting kepada publik.
Pertama, realisasi jumlah pasokan biosolar yang diterima masing-masing SPBU. Kedua, informasi waktu dan kondisi antrean yang terpantau di lapangan. Ketiga, pemetaan titik SPBU yang membutuhkan pengawasan lebih intensif.
Selain keterbukaan data, ia juga mendorong penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Warga maupun pengemudi diharapkan dapat melaporkan kendala dengan menyertakan lokasi SPBU dan waktu kejadian sehingga laporan bisa segera ditindaklanjuti.
Cecep menilai, antrean yang terus berulang di lokasi yang sama harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah dan Pertamina perlu menelusuri penyebabnya, bukan sekadar melakukan pengawasan rutin tanpa menyampaikan hasil penanganan kepada masyarakat.
“Kalau antrean berulang di tempat yang sama, cek penyebabnya dan sampaikan hasilnya kepada warga. Dari situ kita bisa tahu apakah yang perlu dibenahi jadwal pasokan, pengaturan antrean, pemakaian beda barcode mobil sama atau pengawasan di lapangan,” pungkasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian informasi agar distribusi biosolar berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian dan transportasi di Lampung Tengah. (*)
