LPAB Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Puap Ketua Gapoktan Wira Jaya II Ke Kejati Lampung

Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Ketua Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penggerak Anak Bangsa (LPAB) Laporkan dugaan penyimpangan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2015, oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wira Jaya II Kampung Payung Mulya, Kecamatan Pubian Lampung Tengah. Senin (23/09/2019).

Hal itu disampaikan Sofyan dihadapan puluhan wartawan di Gunung Sugih Lampung Tengah. Ia mengatakan bantuan 10.000 batang dan satu unit Handtraktor yang di jual oleh Ketua Gapoktan Wira Jaya II Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

“Seperti Dana PUAP yang saya sampaikan tadi, Rp 100 juta ini memang benar 20 persen digunakan oleh  kelompok tani sesuai kepentingannya. Akan tetapi yang 80 persen atau Rp 80 juta itu digunakan untuk kepentingan pribadi, kan tidak berkembang. Seharusnya Dana PUAP yang 100 juta itu dipinjamkan kepada anggota kelompok tani agar dana ini bisa berkembang,”Jelas Sofyan.

Menurut Sofyan dana PUAP tersebut jangankan mau digulirkan pun tidak. Ia mengidikasikan dana tersebit digunakan untuk pribadi.

“Kalau kita kalkulasikan dari tahun 2015 sampai pada 2019 ini sudah mencapai 200 juta lebih. Ini jangankan mau jadi 200 juta, Yang 100 juta pun hilang semua,” terang Sofyan.

Lanjut kata Sofyan, yang diduga diselewengkan oleh Ketua Gapoktan, kita sudah laporkan kepihak kejaksaan tinggi Lampung tadi pagi, dan langsung kita tembuskan ke Kemeteri Pertanian juga Kejaksaan Agung. Untuk di Lamteng DPRD, Bupati, Dinas Pertanian, Camat Pubian, Kepala kampung domisili yg terlapor yaitu Agus Suhendar Ketua Gapoktan Wirajaya 2.

“Walupun hanya 1 unit saja, ini sudah jelas salah, karena itu milik pemerintah tdak boleh di perjual belikan, bahkan sebelum traktor tersebut dijual kelompok tani sudah diupah dengan harga yg umum atau sama dengan masyarakat diluar sana,” tegasnya.

  Dukung Kebijakan Larangan Mudik, ASDP Kunci Sistem Penjualan Tiket Penumpang dan Kendaraan Periode 6-17 Mei 2021

Ditambahkannya, untuk permaslahan ini surat baru kita layangkan kepada Bupati Lamteng hari ini, dan dinas pertanian saat dikunjungi, Kepala Dinas maupun Kabid yang berkaitan tidak ada di kantor.

LSM LPAB dan masyarakat berharap kepada Kejaksaan Tinggi Lampung yang mempunyai peran penuh pada pemberantasan korupsi agar dapat di proses secara hukum yang benar.

“Karena betul dana ini 100 juta dan undang undang disini mengatakan sama, jangan sampai karena fokus pada 1 miliar yang 100 juta lepas. Saya tidak percaya kepada penegak hukum di Lampung Tengah, apalagi kepada Kejaksaan Lampung Tengah,” tandasnya. (tim/intai).

Baca Juga

LAINNYA