INTAILAMPUNG.COM – Ketegangan di lingkungan 4, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, kian memuncak. Aspirasi warga yang secara tegas menolak keberadaan Karaoke Diva Family diduga tak digubris, sementara pemerintah tiyuh justru dinilai bermain pasif di tengah polemik.
Kesepakatan musyawarah yang dihadiri Kepala Tiyuh, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan puluhan warga sebelumnya jelas: pemerintah tiyuh akan segera mengirimkan surat penolakan resmi kepada Camat Tulang Bawang Udik, Azhari, untuk diteruskan ke dinas perizinan.
Namun fakta di lapangan berkata lain.
Hampir sepekan berlalu, surat yang dijanjikan tak kunjung dikirim. Saat didesak warga, Kepala Tiyuh Supri hanya menunjukkan salinan surat tanpa tanda tangan camat—dokumen yang secara administratif belum memiliki kekuatan. Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus kecurigaan.
“Kalau hanya ditunjukkan konsep tanpa kejelasan, ini seperti mempermainkan warga,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di sisi lain, Karaoke Diva Family justru masih beroperasi tanpa hambatan berarti. Padahal, usaha tersebut sebelumnya disebut telah diminta tutup sementara oleh pihak terkait.
Lebih jauh, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pengelola bahkan telah menerima surat peringatan dari Satpol PP. Namun peringatan itu diduga tak digubris—aktivitas hiburan malam tetap berjalan seperti biasa.
Situasi ini, menimbulkan pertanyaan serius: apakah aturan memang tak lagi memiliki daya paksa, atau ada pembiaran yang disengaja?
Sorotan tajam kini mengarah pada Kepala Tiyuh. Sikap yang awalnya sejalan dengan aspirasi warga, kini dinilai berbalik arah. Proses administrasi penolakan terkesan diperlambat tanpa alasan yang jelas.
Di tengah kebuntuan tersebut, isu tak sedap mulai berembus. Beredar dugaan adanya “main mata” atau kepentingan tertentu dibalik mandeknya surat penolakan.
Meski belum terkonfirmasi, dugaan ini tumbuh seiring tidak adanya langkah tegas dari pemerintah tiyuh.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi konflik horizontal di tengah masyarakat bukan lagi sekadar ancaman.
Warga mendesak pemerintah kecamatan dan instansi terkait segera turun tangan. Mereka menuntut kejelasan sikap, bukan janji yang terus menggantung.
“Jangan sampai hukum kalah dengan kepentingan,” tegas warga lainnya.
Kini, publik menunggu: apakah pemerintah akan berdiri di pihak warga, atau justru membiarkan polemik ini terus membara?
(PD/imam)
