INTAILAMPUNG.COM – Pembangunan jalan rigid beton ruas Bandar Sari–Payung Rejo di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, kini dibayangi ketidakpastian. Persoalan kejelasan pendanaan dan kelanjutan kontrak pekerjaan antara pihak penyedia jasa dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) setempat memicu polemik.
Ironisnya, peralatan dan perlengkapan proyek telah dimobilisasi ke lokasi pekerjaan di Kampung Mojokerto. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), pihak kontraktor mengaku belum memperoleh kepastian terkait kelanjutan proyek sepanjang 5,8 kilometer tersebut.
Kontraktor pelaksana, Suyono Lee, mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai belum memberikan kejelasan atas kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani bersama dinas terkait.
Menurutnya, kontrak yang telah ditandatangani merupakan ikatan hukum antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa. Karena itu, persoalan administrasi maupun ketersediaan anggaran internal pemerintah semestinya tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
“Semua pekerjaan itu diawali dengan kontrak antara dinas dan penyedia jasa. Begitu kontrak telah ditandatangani, itu sudah sah di mata hukum. Bagaimana proses administrasi di dalamnya, saya tidak ingin tahu apakah itu ada dana atau tidak ada dana,” tegas Suyono Lee.
Ia mempertanyakan alasan proyek tersebut dilelang apabila kesiapan anggarannya belum jelas. Sebaliknya, jika anggaran telah tersedia, ia meminta pemerintah tidak membiarkan proses pelaksanaan berlarut-larut.
“Kalau ada enggak ada anggarannya, kenapa berani menggelar tender? Kalau ada anggarannya, kenapa dibuat berlarut-larut? Padahal saat penandatanganan, uang muka kan ada. Uang muka itu sarana untuk memulai pengerjaan,” ujarnya.
Suyono mengungkapkan, pihaknya mengaku telah melakukan persiapan fisik dengan progres pekerjaan sekitar 25 persen. Selain itu, mobilisasi peralatan dan perlengkapan juga telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
Kondisi tersebut membuat pihaknya menanggung konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Ia pun merasa dirugikan dengan munculnya anggapan bahwa proyek tersebut merupakan pekerjaan bodong atau proyek siluman yang berkembang di media sosial.
“Uang muka itu kan sarana untuk memulai pekerjaan. Kami membutuhkan uang muka sebagai bagian dari komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan. Transaksi itu membutuhkan uang muka, selain akad dan kontrak,” katanya.
Atas ketidakpastian tersebut, Suyono memastikan akan melayangkan surat resmi kepada Dinas BMBK dan Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, guna meminta kejelasan nasib kontrak pekerjaan.
Ia meminta pemerintah memberikan dua kepastian: apabila proyek dihentikan, bagaimana mekanisme perhitungan dan penyelesaian biaya yang telah dikeluarkan kontraktor; sementara jika dilanjutkan, pemerintah harus menunjukkan komitmen dan realisasi pelaksanaannya.
“Saya akan bersurat kepada Dinas BMBK dan Pemkab Lamteng. Jika dihentikan, bagaimana perhitungan uang yang sudah keluar ini? Kalau ingin dilanjutkan, bagaimana komitmen dan realisasinya? Kontrak ini saya tandatangani dengan dinas di Pemkab Lamteng, bukan di warung kopi,” cetusnya.
Warga Tujuh Kampung Ancam Tutup Akses Jalan
Persoalan yang membayangi pembangunan ruas Bandar Sari–Payung Rejo ternyata tidak hanya menjadi beban kontraktor. Kabar tersendatnya proyek tersebut turut memantik kekecewaan masyarakat dari tujuh kampung di Kecamatan Padang Ratu.
Aliansi masyarakat tujuh kampung menyatakan tidak ingin kembali menjadi korban ketidakpastian pembangunan infrastruktur yang telah lama mereka nantikan.
Perwakilan aliansi, Asep Sumantri, menegaskan masyarakat kecewa apabila proyek yang telah dijanjikan pemerintah justru tidak memiliki kejelasan pelaksanaan.
“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang justru merugikan kami, masyarakat tujuh kampung, jika proyek ini sampai tidak dilanjutkan,” ungkap Asep.
Ia menyebut masyarakat telah melihat langsung kesiapan kontraktor di lapangan. Karena itu, pihaknya menilai tidak seharusnya persoalan yang terjadi justru membuat harapan warga terhadap perbaikan jalan kembali pupus.
Bahkan, Asep memperingatkan masyarakat siap mengambil langkah tegas dengan memortal akses jalan keluar-masuk kampung apabila pembangunan benar-benar dihentikan tanpa kepastian.
“Jangan kami dibohongi terus-menerus dengan rencana perbaikan jalan. Padahal Pak Bupati I Komang Koheri sendiri yang berjanji kepada kami kalau jalan ini akan diperbaiki bulan ini, November,” tegasnya.
Senada, perwakilan aliansi lainnya, Ajmain, menyatakan masyarakat juga siap mengerahkan massa ke Kantor Pemkab Lampung Tengah untuk menuntut kepastian pembangunan.
Menurutnya, kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara. Kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas warga, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ajmain mengaku masyarakat merasa tertinggal dibandingkan kampung-kampung lain yang lebih dahulu menikmati akses jalan yang memadai.
“Akses jalan di kecamatan dan kampung lainnya di Lampung Tengah sudah dilaksanakan dan berdampak baik bagi masyarakat. Mengapa perbaikan ruas jalan di kampung kami harus seperti ini? Tidak jelas kapan bisa dilakukan, padahal pihak kontraktor sudah siap,” keluhnya.
Ia juga menyoroti dampak buruk kondisi jalan terhadap kesehatan masyarakat, terutama akibat debu yang ditimbulkan saat kendaraan melintas di jalan rusak.
“Kami merasakan tertinggal secara ekonomi jika dibandingkan kampung lainnya yang jalannya sudah bagus. Untuk kesehatan, sudah berapa banyak keluarga kami yang terdampak akibat jalan jelek ini, seperti mengalami gangguan pernapasan dan sesak napas,” ujarnya.
Kini, persoalan pembangunan ruas Bandar Sari–Payung Rejo menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Kontraktor menunggu kepastian kontrak dan penyelesaian biaya pekerjaan, sementara masyarakat menuntut janji perbaikan jalan segera direalisasikan.
Publik pun menanti penjelasan terbuka dari Dinas BMBK maupun Bupati Lampung Tengah: apakah proyek rigid sepanjang 5,8 kilometer tersebut benar-benar akan dilanjutkan, atau justru kembali menjadi janji pembangunan yang tak kunjung tuntas? (den)
