Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka dan memberikan sambutan dalam Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik yang digelarkan oleh FISIP Universitas Udayana, Sabtu (10/11/2018)
BALI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap partisipasi politik masyarakat tinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Paling tidak sesuai dengan target Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebesar 78%.
“Tolong adik-adik mahasiswa yang belum punya e-KTP, buat e-KTP, yang belum terdaftar di TPS urus agar hak politik Anda tidak hilang sebagai warga negara yang memiliki hak politik,” kata Tjahjo Kumolo saat membuka dan memberikan sambutan dalam Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik dengan tema Masa Depan Kedaulatan Masyarakat di Indonesia, Peran Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Publik yang digelarkan oleh FISIP Universitas Udayana, Sabtu (10/11/2018).
Menurut Tjajo, Pileg dan Pilpres merupakan bagian tahap konsolidasi demokrasi yang begitu rumit. Namun dia yakin proses demokrasi akan berjalan dengan baik. Sebab KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki pengalaman, integritas, dan profesional dalam menjalankan tugasnya penyelenggara Pemilu. Apalagi Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, Pemerintah Daerah juga ikut membantu.
Mendagri meminta kalangan akademisi ikut mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi selama persiapan Pemilu 2019. Ini penting agar perilaku yang bisa merusak konsolidasi demokrasi, seperti politik uang, kampanye dengan hujatan dan ujaran kebencian dapat dicegah atau dikurangi.
Salah satu tugas Kemendagri, kata Tjahjo, adalah menjaga stabilitas daerah. Daerah bisa disebut berhasil ketika pertumbuhan ekonominya meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran mampu ditekan, dan terciptanya stabilitas keamanan.
“Namun itu semua bukan hanya tugas gubernur sampai kepala desa, ada unsur lain yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan, yakni perguruan tinggi,” ujarnya.
Kepentingan pusat di daerah juga memastikan program strategis nasional siapa pun presiden atau gubernurnya. Sebab, birokrasi itu satu, mulai dari presiden sampai kepala desa, harus tegak lurus. “Itulah sebuah proses pemerintahan,” kata Tjahjo.
Sumber: SINDONEWS
