Asisten lll dan Penasehat PWI Pesawaran Angkat Bicara, Soal Wartawan Diancam Kadishub

PESAWARAN, INTAILAMPUNG.COM – Asisten lll bidang admitrasi umum, Pesawaran, Silahudin menilai wartawan mempunyai hak untuk bertanya. Hal ini terucap usai mendengar Kadis Perhubungan Afdal, yang akan melaporkan salah satu wartawan ke dewan pers beberapa lalu.

Laporan ini, didasari usai pemberitaan 7 orang honorer, dan menerima baru 7 honorer di Dishup Pesawaran beberapa lalu hasil wawancara melalui telepon seluler terhadap salah satu wartawan.

“Sejatinya kepala OPD diminta konfirmasi oleh wartawan dapat memberikan informasi – informasi yang sifatnya membangun. Pemikiran positif bukan emosi kalau yang dikedepankan emosi akan berdampak hubungan kedepan kurang baik,” ungkapnya, belum lama ini.

Padahal pertanyakan oleh media tersebut sifatnya untuk membangun bukan semata mata untuk beradu tanduk.

“Wartawan juga punya hak mempertanyakan apa yang ada. Karena wartawan apa yang di liat apa yang didengar maka ditulis,” kata dia.

Sementara, penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran Erlan Sopian menyayangkan sikap ancaman yang ditujuhkan ke wartawan. Padahal wartawan tersebut sudah benar menjalankan kode etik.

“Wartawan ketika mewawancarai narasumber itu sesuai kode etik, setelah wawancara itu pasti akan mencari pembicaraan yang menarik untuk ditulis, Itukan jelas ada beberapa narasumber yang ditulis, kalau mau melaporkan silahkan laporkan ke dewan pers sekalian laporkan kepenegak hukum,” tegasnya.

Bukan itu saja penasehat PWI mengatakan, bahkan permasalahan itu banyak sekali dugaan pungutan liar (pungli). “Jadi kita juga akan melebarkan kasus ini,” kata dia

“Itukan jelas bahwa stetmen honorer yang diberhentikan mengatakan disalah satu media, bahwa dia tidak ada sekalipun pemberentian terhadap kepala bidang nya, apalagi sampai dievaluasi terlebih dahulu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekertaris Dishub Pesawaran Mukhtador mengaku tidak diikutsertakan oleh Kadis Perhubungan dalam pemberhentian tujuh honorer tersebut.

  Pemkab Lamteng Siap Jawab Tantangan Pembangunan 2020

“Saya tidak paraf surat rekomendasi yang mengusulkan pemberentian tujuh orang tersebut. Termasuk Kasubag Umum pun tidak memaraf itu,” jelasnya.

Sementara Kadis Perhubungan Pesawaran Afdal Faisal ‘ngeles’ ketika dikonfirmasi masalah ini. Ia malah mengaku tidak memiliki kewenangan dalam pemberentian tujuh honorer tersebut.

“Tidak ada untuk pemberentian 7 orang itu. Yang ada evaluasi. Jika dievaluasi tidak memenuhi persyaratan, akan diproses. Karena ini mekanisme prosedur penilaian terhadap (THLS), bahwa mereka sudah dievaluasi orang dan bukan kewenangan saya,” kilahnya via sambungan telepon seluler.

Sementara salah satu honor yang diberentikan, Fauzan menyanggah tudingan yang dilontarkan oleh Kadis tentang evaluasi terlebih dahulu untuk pemberentian ini.

“Saya tidak pernah merasa dievaluasi oleh pimpinan saya atau orang lain, tiba -tiba SK tidak diperpanjang,” pungkasnya. (gung/al/intai).

Baca Juga

LAINNYA