BANDARLAMPUNG,Intailampung.com-PT. Mubarokah Jaya Makmur diduga menyelewengkan dana Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang diperuntukan bagi ratusan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung. Akibat dugaan penyelewengan tersebut, Mubarakah Jaya Makmur yang merupakan suplayer e-warung membantah tudingan adanya selisih harga yang mengarah kepada perusahaannya.
Manager PT Mubarokah Jaya Makmur Endi Rubianto mengatakan, bahwa terkait selisih harga yang dilontarkan oleh pihak LSM itu tidak benar.
“Beras yang kami suplai itu kualitas premium, sehingga dari segi harga pasti akan lebih mahal,” kata Endi dalam konfresi pers di Cafe Marley, Selasa (3/09/2019)
Endi menerangkan, selama ini pihak perusahaan selalu mengutamakan kualitas dan kuantitas. “Kami berkerjasama dengan petani lokal yang telah kita pilih sehingga beras yang di produksi memiliki kualitas yang baik,”terangnya
Endi juga menambahkan, pihak perusahaan tidak pernah menimbum beras di gudang. “Jadi regulasi kami tidak pernah menyimpan beras di gudang, sehingga kualitas beras tetap terjaga,” tandasnya
Endi juga menegaskan, untuk perusahan suplay dibidang beras dan telur tidak hanya dikerjakan oleh PT nya, tapi masih banyak PT yang bergerak dibidang suplayer beras di Lampung ini.
“Tidak etis lah jika hanya PT saja yang dituding seperti itu, sedangkan kami memiliki banyak kompetitor yang bergerak dibidang yang sama, sehingga tudingan itu saya rasa salah sasaran,” pungkasnya.
Dirinya juga membantah adanya perbedaan jumlah telur yang dilontarkan oleh pihak-pihak. Seperti jika di Tulangbawang dan Lampung Selatan. Jumlah pembagian telurnya beda.
“Kita lebih dari kualitas dan jarak tempuh yang rawan pecah,” kilah dia.
Untuk diketahui PT. Mubarokah diduga menyelewengkan dana Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang diperuntukan bagi ratusan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung. Akibat dugaan penyelewengan tersebut, PT. Barokah yang merupakan supayer e-warung untuk 22 kecamatan se-Provinsi Lampung tersebut meraup keuntungan Rp 2,6 miliar /bulan. Demikian ditegaskan Juru Bicara Komite Aksi Kawal Program Presiden Herri saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Herri menjelaskan, berdasarkan investigasi lapangan, kami menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur PT. Barokah Ahmad Kurniawan dan Arip Firmansah Pengelola RPK-Rumah Pangan Kita.
“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima 8 Kg Beras dan 6 butir telur oleh penyalur PT. Barokah sedangkan oleh RPK-Rumah Pangan Kita menerima beras 9 Kg dan 7 (tujuh) butir telur. Beras diperkirakan dengan harga sekarang (Juli 2019) Rp 8.500/Kg dan telur: 1000-1500/satu butir telur. Jadi total bantuan yang diberikan PT. Barokah pada setiap KPM Rp 72.000. Sementara dana yang dialokasikan pemerintah untuk KPM Rp 110.000. Jadi untuk satu KPM saja, PT. Barokah diduga mendapatkan keuntungan Rp 38.000 setiap bulan. Jika kurang lebih ada 70.000 KPM dikalikan Rp 38.000, maka total keuntungan PT. Barokah Rp 2,6 miliar setiap bulannya,” jelasnya seperti siaran pers yang diterima.
PT. Barokah diduga menyelewengkan dana Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang diperuntukan bagi ratusan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung. Akibat dugaan penyelewengan tersebut, PT. Barokah yang merupakan supayer e-warung untuk 22 kecamatan se-Provinsi Lampung tersebut meraup keuntungan Rp 2,6 miliar /bulan. Demikian ditegaskan Juru Bicara Komite Aksi Kawal Program Presiden Herri saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Herri menjelaskan, berdasarkan investigasi lapangan, kami menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur PT. Barokah Ahmad Kurniawan dan Arip Firmansah Pengelola RPK-Rumah Pangan Kita.
“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima 8 Kg Beras dan 6 butir telur oleh penyalur PT. Barokah sedangkan oleh RPK-Rumah Pangan Kita menerima beras 9 Kg dan 7 (tujuh) butir telur. Beras diperkirakan dengan harga sekarang (Juli 2019) Rp 8.500/Kg dan telur: 1000-1500/satu butir telur. Jadi total bantuan yang diberikan PT. Barokah pada setiap KPM Rp 72.000. Sementara dana yang dialokasikan pemerintah untuk KPM Rp 110.000. Jadi untuk satu KPM saja, PT. Barokah diduga mendapatkan keuntungan Rp 38.000 setiap bulan. Jika kurang lebih ada 70.000 KPM dikalikan Rp 38.000, maka total keuntungan PT. Barokah Rp 2,6 miliar setiap bulannya,” jelasnya. (Bom)
