Lampung Tengah, INTAILAMPUNG.COM – Indikasi Alokasi Dana Desa (ADD) akan banyak jadi bancakan Kepala Kampung (Kakam), sehingga lembaga hukum dan pemerintah diharapkan harus lebih ketat dalam menggawasi ADD di Lampung Tengah (Lamteng).
Hal ini terlihat dengan banyaknya calon Kepala Kampung (Kakam) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) yang berkompetisi pada 7 November 2019 lalu. Bahkan tak jarang setiap calon kakam yang ikut berkompetisi berani memberedel dompet hingga ratusan juta, demi merebut kursi Pemerintahan Kampung.
Pertanyaannya, ada apa dengan ADD ? Ternyata anggaran ADD miliaran rupiah yang di kucurkan di setiap kampung menjadi penyebab banyaknya calon kakam yang berkompetisi berani menghalalkan segala cara untuk meraih suara. Baik dengan sistem gaya premanisme, money politik, hingga membeli suara dengan nilai signifikan demi kemenangan.
Lantas jika menang, bagaimana mereka akan mengembalikan uang yang sudah hilang. Sudah pasti anggaran dana desa yang setiap tahunnya dikucurkan pemerintah pusat, dengan nilai meliaran rupiah akan jadi sasarannya. Sehingga bisa di predisksi ADD hanya akan jadi bancakan setiap kakam yang menang, dengan cara membeli suara, money politik.
Bahkan beberapa tokoh masyarakat dari Kampung Buyut Udik, Gunung Sugih, Lampung Tengah, telah mendatangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Tengah, terkait paradigma prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lamteng yang di laksanakan secara serentak beberapa waktu lalu.
Tokoh masyarakat Dasrul Aswin membeberkan, berdasarkan info dan fakta yang didapat di lapangan bahwa para kandidat yang ikut bertarung memperebutkan kursi nomor wahid dikampungnya, sanggup menghalalkan segala cara. Terprioritas mereka adalah penggalangan mencari pemilih, melalui cara money politik yang besarannya sangat luar biasa, demi agar hak pilih masyarakat dapat diberikan kepadanya.
Setelah ditelusuri secara investigasi ternyata para calon pimpinan level Kampung ini, merasa sanggup merobek koceknya, lantaran setelah menjabat akan dengan mudahnya pulih.
“Karena bukan rahasia umum lagi, bahwa setiap tahun kampungnya akan mendapat bantuan dana dari pusat yaitu Anggaran Dana Desa,”paparnya.
Lebih jauh dijelaskan, mantan politisi partai politik ini, bahwa pemilihan Kepala Kampung secara serentak di Lamteng lalu, pada pelaksanaannya baik pihak tim pemenangan maupun simpatisan dari masing – masing calon hampir setiap Kampung yang menyelenggarakan pemilihan, mereka beraksi dengan sistem dan gaya tidak beda dari gaya premanisme, bahkan tim atau simpatisan tersebut, sanggup dengan cara membeli hak suara dengan nilai signifikan tinggi.
“Bahkan mereka sanggup dengan pola intimidasi dan bahkan ‘jor-joran’ mengocek, karena mereka tahu bahwa setiap tahun di kampungnya akan mengelola dana yang tidak lain adalah dana ADD,” tegas Dasrul dihadapan Insan Pers.
Mantan Kepala Kampung diera tahun 2007 silam ini menghimbau, dan berharap, agar pemerintah daerah seperti Inspektur, Kejaksaan maupun Kepolisian untuk dapat pro aktip dalam managing (mengelola) situasi ditingkat bawah terprioritas dalam penggunaan Anggaran dana yang terkucur dari pusat ini.
Hal ini bukan mustahil bila pelaksanaannya di lapangan terprediksi nyaris 75 persen. Dalam penggunaan dana ADD masih belum sesuai dengan harapan, bahkan terkesan menyimpang dari petunjuk pelaksana dan petunjuk tekhnis yang berlaku.
“Kami sangat berharap pihak terkait jangan terkesan menutup mata, tidak mau ‘ribet’, atau tidak mau tahu terhadap pengelolaan anggaran dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat ini,” tegasnya.
Ditambahkannya, sebagai contoh dan terbukti pelaksanaan ADD di Kampung Buyut Udik di tahun terakhir 2019 ini, terdapat banyak kejanggalan yang dengan kasat mata sangat tidak sesuai dengan anggarannya.
“Termasuk baik dari segi kualitas maupun volume pekerjaannya, kami masyarakat sangatlah siap untuk diintrogradi serta menunjukkan hasil pertahun anggaran dana ADD tersebut,” tegas Dasrul dengan ungkapan nada berapi-api. (tim/intai).
