Diduga Belum Kantongi Izin, PT Noahtu Shipyard Nekat Bangun Gedung di Lahan Reklamasi

Ket, Foto : Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi III saat memberikan keterangan kepada awak media usai sidak di PT Noahtu Shipyard, Rabu, 24 Mei 2023.

INTAILAMPUNG.COMPembangunan gedung milik PT Noahtu Shipyard di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung di diatas lahan reklamasi diduga belum mengantongi izin.

Tak hanya itu, penanganan limbah B-3 (bahan berbahaya dan beracun) pun masih belum mengikuti rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Hal itu terungkap selepas rombongan anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan yang ada di kelurahan Srengsem itu, Rabu, (24/05/2023).

Baca Juga

Ketua Komisi III, Dedi Yuginta mengatakan, sidak dilaksanakan guna memantau mengenai izin mendirikan bangunan, pengelolaan limbah B-3, hingga dokumen lingkungan (Amdal) perusahaan tersebut.

Dia menjelaskan, terdapat lahan reklamasi seluas 400 meter yang seharusnya untuk sandaran kapal, namun perusahaan membangun gedung dua lantai yang rencananya untuk gedung pertemuan.

Ia menyampaikan, pada Januari lalu, PT.Noahthu Shipyard telah dipanggil untuk rapat dengar pendapat (RDP).

RDP kala itu untuk melengkapai perizinan dalam mendirikan bangunan dan pengelolaan limbah B-3 di perusahaan tersebut.

Dedi Yuginta mengungkapkan, ada beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan perusahan tersebut. Seperti bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi.

Sebab, kata dia, berdasarkan undang-undang kemaritiman, 100 meter di garis pantai tidak diperbolehkan adanya bangunan.

“Ada aturan mengenai garis sepadan laut. 100 meter dari bibir pantai gak boleh ada bangunan. Ditambah lagi bangunan ini kemungkinan juga tidak memiliki izin. Ini yang kita sayangkan, harusnya ada izin baru ngebangun bukan sebaliknya,” kata Dedi Yuginta.

  Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Gubenur Arinal Sakiskan Pelepasan Ekspor Nasional

Selain itu, perusahan juga masih belum mengurus dokumen lingkungan (Amdal) baru terkait perluasan-perluasan yang telah dilakukan.

Begitu juga dengan pengelolaan limbah B-3 belum memiliki izin sesuai dari apa yang direkomendasikan DLH yang telah memberikan beberapa kali surat teguran.

Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak perusahaan untuk segera menindak lanjuti dengan mengurus izin yang belum ada dan menunjukan dokumen-dokumen izin yang dimiliki.

Senada diutarakan anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Irfan Setiawan yang mengatakan bahwa tugas dewan adalah untuk melakukan pengawasan.

Pihaknya sangat terbuka dengan investasi yang masuk di Bandar Lampung. Namun, harus sesuai dan mematuhi aturan yang ada.

Untuk itu dirinya meminta perusahaan menindak lanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh OPD terkait.

“Kami minta batasan waktu. Kalau manajemen tidak indahkan, kami ingin aturan lurus semua. Kalau aturan gak dilaksanakan. Kita sebagai wakil rakyat akan beri rekomendasi sangsi ke OPD Terkait,” tuturnya

Begitu juga disampaikan Hadi Tabrani anggota Komisi III lainya, dirinya ingin manajemen PT Noahtu segera mengirimkan salinan perizinan bangunan dan lainnya dari kantor pusat ke Komisi III.

“Jadi kita minta pastikan, karena bapak (kepala produksi, red) bilang semua dipusat. Sehingga kita dapat tahu apakah bangunan ini sudah ada izin, Amdal sudah ada apa belum dan lainnya,” tukasnya.

Dalam pengurusan izin melalui sistem, kata Hadi, si pemohon sudah dapat melihat apakah lahan yang akan dibangun diperbolehkan atau tidak.

“Karena kan saat akan mengajukan izin kita Sherlock di titik yang akan dibangun. Sebab, RTRW saat ini sudah berubah, jangankan ditepi laut. Ditengah kota saja orang punya lahan satu hektar saja, paling yang bisa dibangun hanya 20 persen,” tuturnya.

  Warga Desa Tanjung Baru Ngaku Rasakan Manfaat Program PTSL

“Memang kita belum bisa pastikan pembangunan disini sudah ada izin atau belum. Kalau ada mana izinnya. Meski begitu saya ragu terkait izin ditepi pantai bangunan ini ada. Karena 100 meter dari pantai ketengah tidak boleh ada bangunan. Jadi kita minta segera data dari perusahaan ini,” ungkapnya.

Seirama dengan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Ilham Malawi, secara khusus ia menyoroti mengenai izin lingkungan terhadap limbah B-3,

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pihak perusahaan. “Hal ini sangat berbahaya, bekas limbah kapal itu mau dikemanakan kalau belum ada izin Amdalnya,” kata Ilham Malawi

Sementara, Kepala Unit Produksi PT.Noahtu Shipyard, Cahyono Rusdianto membenarkan perusahaan-nya telah dua kali mengalami dua kali perluasan.

Terkait Amdal, dirinya mengaku hanya mengetahui bahwa Amdal reklamasi ada. Namun, pihaknya belum menemukan Amdal secara keseluruhan, termasuk perluasan jangkar utama. “Yang kita simpan disini hanya Amdal Reklamasi,” ungkapnya.

Dari surat rekomendasi yang diterima DLH Bandar Lampung salah satunya meminta mengurus Amdal baru yang mencakup semuanya. Baik perluasan, aktivitas kegiatan, dan lainnya.

“Kami sedang proses seleksi konsultan (untuk Amdal, red). Sudah empat kandidat dan harus kita bawa ke pusat,” ucapnya.

Berkaitan perizinan bangunan dan sebagainya, dirinya mengaku bahwa di Lampung hanya unit produksi. Sehingga aset dikelolah oleh kantor pusat.

“Dokumen aset kami dipusat. Kami hanya diberi mandat untuk produksi,” ucapnya.

Begitu juga berkaitan dengan limbah B-3, pihaknya telah mempunyai dua hingga tiga kandidat pihak ketiga untuk mengelolanya.

Sayangnya, dalam sidak tersebut pihak perusahaan tidak memperkenankan awak media untuk mendokumentasikan foto dan juga tidak diperbolehkan untuk mendampingi anggota DPRD saat meninjau reklamasi dan bangunan di kawasan tersebut.(*)

  Panwascam Tebas: Salam Awas!

Laporan/Editor: Ibrahim Hayat

LAINNYA