INTAILAMPUNG.COM – Dugaan ada dua matahari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, memicu kebingungan dikalangan Aparatur Sipil Negara, (ASN) dalam mengikuti dan menerima arahan.
Situasi dan fenomena ini seringkali menggambarkan adanya dua pemimpin yang sama-sama memegang peranan penting, serta ego yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam birokrasi dan loyalitas kerja ASN. Faktanya, situasi dan fenomena ini telah terjadi dilingkungan Pemkab Lamteng saat ini.
Hal itu di sampaikan oleh Ketua NGO JPK Koorda Lampung, Nurwenda Ratu, (Uncu wenda) yang menilai dengan adanya hal itu tentunya menimbulkan keraguan dan tidak ada kepastian siapa matahari yang sebenarnya dilingkup Pemkab Lamteng.
Sementara, dua matahari yang di maksud Uncu adalah Plt. Bupati, I Komang Koheri dan Sekda Kabupaten Lamteng Welly Adiwantra.
“Situasi seperti itu tentunya akan memicu kebingungan bagi ASN saat dua pihak memberikan arahan berbeda atau saling berebut pengaruh, hal seperti ini berpotensi menghambat kinerja dan pelayanan publik,” ujar Uncu, Sabtu (4/4/2026).
Uncu Wenda menegaskan, bahwa tidak boleh ada “dua matahari” dalam pemerintahan agar roda birokrasi tetap berjalan lurus.
Sementara, ASN diminta tetap fokus pada visi pembangunan dan mengikuti alur birokrasi resmi, bukan pengaruh faksi tertentu, guna menghindari konflik kepentingan.
“Sebagai contoh seperti beberapa waktu lalu ketika Plt.Bupati menugaskan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab, untuk menduduki Plt di beberapa OPD, kemudian selang beberapa hari, Sekda merombak dan tidak menganulir keputusan Plt.Bupati. Hal itu yang membuat keadaan dilingkungan Pemkab Lamteng, menjadi gaduh, dan kisruh di internal ASN Pemkab Lamteng,” terang Uncu.
Akibatnya, hal itu berdampak pada efektivitas kinerja ASN. Bagaimana para aparatur khususnya setingkat Kepala OPD untuk bekerja, atau berinovasi bila jangka waktu penugasan mereka bekerja tidak pasti.
“Kan kasihan bagi Kepala OPD yang baru sepekan ditugaskan, lalu harus pindah lagi karena ulah Pemimpin yang tidak mengerti aturan birokrasi,” ujar Uncu.
Sebagai pemimpin seharusnya memegang peranan penting dalam jalannya pemerintahan. “Dalam hal ini kami element masyarakat mendesak Plt.Bupati bertindak tegas, dan menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan aturan untuk kepentingan masyarakat.
Uncu Wenda Beri Ultimatum Plt Bupati dan Sekdakab Lamteng
Ketua NGO JPK Koorda Lampung ini, secara tegas memberikan ultimatum, baik kepada Plt. Bupati maupun Sekda untuk menjaga hubungan dan berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar visi misi pembangunan berjalan selaras dan sesuai dengan harapan.
“Saya kasihan melihat para pejabat aparatur di Pemkab Lamteng, merasa tidak lagi nyaman bekerja akibat, ego dan kepentingan yang tidak sejalan dari Plt. Bupati dan Sekda tidak harmonis berkomunikasi, akibatnya mereka apartur yang menjadi korban. Kabupaten ini milik kita bersama. Artinya, berikan pikiran, inovasi, dan bagaimana bisa bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten Lamteng lebih baik,” harap Uncu.
“Apa bila hal-hal seperti ini masih terjadi, jangan salahkan element masyarakat menggunakan hukum dan langkahnya sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. (rki/red)
