INTAILAMPUNG.COM – Harapan warga untuk mendapat kepastian hukum dan ketenangan lingkungan kembali pupus. Mediasi polemik Karaoke Diva di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Rabu (22/4/2026), berakhir tanpa arah. Bahkan, memunculkan kesan kuat bahwa pemerintah belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam forum itu, warga berbicara lugas tanpa kompromi. Mereka menuntut penutupan Karaoke Diva yang dinilai telah lama menjadi sumber keresahan.
Keluhan yang disampaikan bukan isapan jempol.
Warga membeberkan gangguan kebisingan hingga larut malam, aktivitas pemandu lagu di kawasan permukiman, hingga perilaku pengunjung yang buang air kecil sembarangan di depan rumah. Situasi ini disebut berlangsung berulang dan dibiarkan tanpa penanganan tegas.
Namun alih-alih menghadirkan solusi, pemerintah justru kembali berlindung di balik prosedur.
Camat Tulang Bawang Udik, Ashari, saat didesak mengambil langkah konkret, hanya mengulang pernyataan normatif: semua harus melalui mekanisme dan tahapan.
Bagi warga, pernyataan itu bukan jawaban, melainkan alasan yang terus diputar untuk menunda tindakan.
Ketidaktegasan juga terlihat dari langkah Satuan Polisi Pamong Praja. Melalui Kabid M. Syarip, pengelola masih diberi tenggat 10 hari dengan ancaman Surat Peringatan kedua (SP2).
Kebijakan ini justru memicu pertanyaan publik: mengapa pelanggaran yang telah lama dikeluhkan masih diberi ruang tambahan?
Di sisi lain, DPMPTSP justru menyinggung kemudahan perizinan melalui sistem OSS. Pernyataan tersebut dinilai tidak menyentuh pokok persoalan. Warga tidak mempermasalahkan izin semata, melainkan dampak nyata yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
Ironisnya, sikap tegas justru datang dari aparat keamanan. Perwakilan Polsek Tulang Bawang Udik mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial.
Peringatan lebih keras disampaikan pihak Danramil. Ia menegaskan, jika persoalan terus dibiarkan berlarut, maka tindakan tegas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan seperti yang pernah terjadi di wilayah Tumijajar.
Mediasi pun berakhir tanpa keputusan. Warga tetap menuntut penutupan, sementara pemerintah terkesan masih memberi ruang bagi pengelola untuk bertahan.
Di tengah kebuntuan ini, publik mulai mempertanyakan sikap pemerintah: hadir sebagai pelindung masyarakat, atau justru menjadi tameng bagi usaha yang secara terang-terangan ditolak oleh lingkungannya. (PD/imam)
