INTAILAMPUNG.COM, TULANG BAWANG BARAT– Chandra Hartono, selaku pendamping masyarakat Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menyampaikan sikap tegas terhadap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 100.3.3.2/255/11.04/HAKA/2026 tanggal 9 Oktober 2026 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan antara masyarakat Tiyuh Penumangan dengan Perseroan Terbatas Huma Indah Mekar (PT. HIM).
Sikap tersebut disampaikan Chandra Hartono melalui siaran pers (press release) yang dikirimkan kepada sejumlah wartawan melalui pesan WhatsApp, setelah dirinya bersama masyarakat Penumangan, termasuk Sukman dan kawan – kawan, menghadiri undangan sosialisasi putusan – putusan pengadilan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di ruang rapat Aula Bupati Tulang Bawang Barat.
Dalam keterangannya, Chandra menegaskan bahwa masyarakat yang didampinginya merupakan pihak-pihak yang tercantum dalam amar putusan perkara perdata dan memiliki kedudukan sebagai pihak yang sah berdasarkan putusan pengadilan.
Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat beserta seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang telah berkenan menyelenggarakan sosialisasi putusan-putusan pengadilan tersebut.
Namun, menurut Chandra, sosialisasi putusan pengadilan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, cermat, dan tidak boleh hanya menampilkan putusan yang menguntungkan salah satu pihak.
PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/PDT.G/2007/PN.MGL DINILAI MENEGASKAN HAK MASYARAKAT
Chandra menjelaskan, terdapat rangkaian putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yakni:
1. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 04/Pdt.G/2007/PN.MGL.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 07/PDT/2009/PT.TK.
3. Putusan Kasasi Nomor: 3054 K/Pdt/2010.
4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 276 PK/PDT/2012.
Menurut Chandra, dalam perkara tersebut, majelis hakim telah mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para penggugat adalah penerima hibah atas sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare yang terletak di Kampung Penumangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
– Sebelah barat: Jalan raya masuk Kampung Penumangan.
– Sebelah timur: Rawa Ketiak.
– Sebelah selatan: Gunung/pegunungan Wow Taruh.
– Sebelah utara: Rawa Umbul Tulung Balak.
3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa atau tanah hibah milik para penggugat selaku penerima hibah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa atau tanah hibah milik para penggugat berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan baik.
5. Menghukum para tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para penggugat.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.
Berdasarkan amar putusan tersebut, Chandra menegaskan bahwa posisi hukum para pihak harus dilihat secara utuh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia menyatakan bahwa PT. HIM merupakan pihak tergugat dalam perkara tersebut, sedangkan masyarakat yang menjadi para penggugat telah dinyatakan sah sebagai penerima hibah atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare.
Bahkan, menurut Chandra, amar putusan tidak hanya menyatakan keabsahan hak para penggugat, tetapi juga memuat perintah penghukuman kepada para tergugat untuk menyerahkan tanah beserta tanam tumbuh di atasnya, memberikan ganti rugi, serta membayar uang paksa apabila lalai memenuhi isi putusan.
Dengan demikian, ia menilai putusan tersebut tidak boleh diabaikan dalam setiap pembahasan maupun upaya fasilitasi penyelesaian persoalan pertanahan antara masyarakat Penumangan dengan PT. HIM.
GUGATAN WANPRESTASI PT HIM DALAM PERKARA NOMOR 15/PDT.G/2015/PN.MGL
Selain perkara tersebut, Chandra juga menyoroti putusan perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.MGL, yakni gugatan wanprestasi yang diajukan PT HIM.
Ia menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum:
a. Nota kesepakatan yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2012 antara penggugat melalui kuasanya, Pahlevi Pangerang, dengan kuasa para tergugat, yaitu Tufroni, Lison, Saidi Efendi, Mohlisi Manado, Suwardi, Subir, Ali Hasan, Rudi Tholif, Sukman, Saleh, Arjoni, Abu Yasid Bahri, Juanda Maliki, Manyadi, dan Masri K.R., sebagaimana bukti P-07 dan P-08, berikut pembayaran – pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan nota kesepakatan tersebut.
b. Surat kuasa penerimaan dan pembayaran, tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari penggugat kepada para tergugat, tanda bukti penerimaan uang dari para tergugat, serta proses dan pembayaran yang telah dilakukan penggugat atas perjanjian tersebut.
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ditetapkan sebesar Rp187.301.000,00 secara tanggung renteng.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
Terhadap putusan perkara wanprestasi tersebut, Chandra meminta agar pemerintah daerah dan Forkopimda tidak hanya melihat adanya putusan yang mengesahkan nota kesepakatan dan menyatakan terjadinya wanprestasi, tetapi juga menelaah secara cermat hubungan hukum, para pihak yang terlibat, objek perkara, serta keterkaitannya dengan putusan perkara sebelumnya.
Menurutnya, kedua perkara tersebut harus dipahami berdasarkan amar masing – masing putusan dan tidak boleh dipertentangkan secara sepihak tanpa mengkaji keseluruhan fakta serta pertimbangan hukumnya.
MINTA BUPATI DAN FORKOPIMDA TELAAH PUTUSAN SECARA UTUH
Dalam pernyataan sikap berikutnya, Chandra secara khusus memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat beserta seluruh jajaran Forkopimda agar meneliti dan menelaah seluruh putusan perkara a quo secara teliti, cermat, dan seksama.
Ia menilai terdapat sejumlah hal dalam alasan-alasan maupun bukti-bukti yang diperlihatkan pada saat sosialisasi yang menurut pandangannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Chandra juga mempersoalkan tidak disosialisasikannya putusan – putusan pengadilan yang memenangkan masyarakat serta tidak diperlihatkannya bukti – bukti yang menurutnya menguatkan kedudukan hukum masyarakat Penumangan.
“Jangan sampai sosialisasi putusan pengadilan justru memberikan pemahaman yang tidak utuh kepada masyarakat. Seluruh putusan yang berkaitan dengan perkara ini harus dibuka, ditelaah, dan dipahami secara menyeluruh, termasuk putusan yang memenangkan masyarakat,” demikian inti sikap yang disampaikan Chandra dalam siaran persnya.
Ia berharap pemerintah daerah benar-benar bersikap objektif, mengedepankan kepastian hukum, serta tidak mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
INGATKAN SELURUH PIHAK AGAR PATUHI HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN
Chandra selanjutnya mengimbau seluruh pihak agar menghormati dan mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.
Menurutnya, putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL beserta putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali memiliki amar yang tidak hanya bersifat menyatakan atau deklaratoir, tetapi juga memuat penghukuman atau amar condemnatoir.
Ia secara khusus menyoroti adanya perintah kepada para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya kepada para penggugat, memberikan ganti rugi, serta membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan.
Karena itu, menurut Chandra, putusan tersebut harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan dan mekanisme eksekusi sesuai ketentuan hukum acara perdata.
Sebaliknya, ia mempertanyakan putusan yang disosialisasikan pemerintah daerah apabila amar putusannya hanya bersifat menyatakan (declaratoir), tanpa memuat perintah penghukuman yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi paksa.
SOROTI PERBEDAAN PUTUSAN DECLARATOIR DAN CONDEMNATOIR
Dalam siaran persnya, Chandra juga mengutip penjelasan ahli hukum perdata mengenai perbedaan antara putusan yang bersifat deklaratoir dan putusan yang bersifat condemnatoir.
Ia menyampaikan bahwa putusan yang amar pokoknya hanya berbunyi “MENYATAKAN” pada prinsipnya tidak dapat dijalankan melalui eksekusi paksa karena tidak terdapat perintah penghukuman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah.
Dalam penjelasan yang dikutip tersebut, ditegaskan:
“Jawabannya tegas: Tidak bisa dieksekusi paksa.”
Menurut penjelasan ahli yang dikutip Chandra, putusan deklaratoir (declaratoir) pada dasarnya hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Putusan semacam itu berbeda dengan putusan condemnatoir yang memuat penghukuman kepada pihak tertentu untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, mengosongkan objek sengketa, atau membayar sejumlah uang.
Ia menjelaskan bahwa eksekusi merupakan tindakan paksa melalui mekanisme pengadilan. Oleh sebab itu, harus terdapat amar penghukuman yang jelas mengenai siapa pihak yang dihukum dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan.
Apabila amar putusan hanya menyatakan suatu keadaan hukum tanpa adanya perintah penghukuman, menurut penjelasan tersebut, tidak terdapat dasar untuk memaksakan tindakan pengosongan, penyerahan barang, penyitaan, ataupun pembayaran melalui eksekusi.
Dalam bahasa hukum acara perdata, perbedaan tersebut dikenal sebagai putusan deklaratoir dan putusan condemnatoir.
Atas dasar itu, Chandra meminta agar pemerintah daerah tidak menyamakan putusan yang hanya bersifat deklaratoir dengan putusan yang mengandung amar penghukuman dan dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian mengenai dapat atau tidaknya suatu putusan dieksekusi harus didasarkan pada keseluruhan amar putusan, sifat penghukuman, objek eksekusi, serta ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
CHANDRA: JANGAN ABAIKAN PUTUSAN YANG TELAH INKRACHT.
Menutup pernyataan sikapnya, Chandra Hartono menegaskan bahwa persoalan tanah antara masyarakat Tiyuh Penumangan dengan PT. Huma Indah Mekar (Him) tidak boleh diselesaikan hanya dengan melihat satu atau sebagian putusan pengadilan.
Seluruh rangkaian putusan, baik perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL maupun perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MGL, harus dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan identitas para pihak, objek sengketa, amar putusan, serta akibat hukum masing – masing perkara.
Ia berharap Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengambil sikap berdasarkan fakta hukum yang lengkap, bukan berdasarkan informasi atau bukti yang disampaikan secara parsial.
Bagi Chandra, kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan hal mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.
“Jangan sampai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas memuat perintah penghukuman justru terabaikan. Semua pihak harus menghormati hukum dan melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan,” demikian penegasan sikap Chandra Hartono dalam siaran pers yang disampaikan kepada wartawan. (*)
