Duh, SMA Negeri 1 Kotagajah Tarik Iuran Dalih Surat Edaran Gubenur

Bandar Lampung, Intailampung.com-Ditengah wabah pandemi corona dan apalagi telah menjadi bencana nasional, namun masih saja ada pihak-pihak Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri (SMA/SMK) melakukan penarikan kepada orang tua siswa dengan dalih uang bangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), apalagi  itu mengklaim sesuai  Surat Edaran Gubenur Lampung. Pembayaran yang disebut iuran operasional antara lain pembayaran SPP 1 bulan Rp210.000 dan pembayaran uang bangunan Rp585.000 persiswa.

Anehnya lagi, dalam melakukan penarikan pihak sekolah mengacu Surat Edaran Lampung No.420/1010/V.01/2020 tentang pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi peserta didik pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung dalam menghadapi bulan ramadhan dan hari raya idul fitri dan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19.

Dimana SMAN 1 Kotagajah yang ditandatangani Kepala Sekolah, Dasiyo selain menyampaikan libur sekolah awal puasa ramadhan, kegiatan belajar dirumah secara online/daring serta tes penilaian secara daring. Namun juga mewajibkan pembayaran iuran orang tua siswa mulai 20 April sampai 9 Mei 2020.

Namun dalam surat edaran, 15 April 2020, yang diterima salah satu pejabat eselon III di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada ‘pembayaran iuran SPP dan uang bangunan’ sesuai surat yang diterbitkan dan ditandatangani  oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, dalam hal pelaksanaa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi peserta didik, Surat Edaran Gubenur  merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan covid pada satuan pendidikan, lalu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, serta Surat Gubenur Nomor :420/808/V.01/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang pencegahan covid 19 pada satuan Dinas Pendidikan.

Sementara salah satu orang tua siswa mengaku keberatan dengan biaya yang dikeluarkan tersebut, dan wajib melunasi sampai 30 April 2020, ini.

  Kapolres I Made Rasma Jaga Sinergitas Dengan Kodim 0411 Lamteng

“Kita diwajibkan bayar SPP 1 bulan Rp210.000 dan pembayaran uang bangunan Rp585.000 persiswa selama 6 bulan dan pembayaran uang bangunan. Jadi yang harus dibayar Rp1.845.000,” kata dia, Jumat (17/4). Apalagi, sebut orangtua yang minta namanya tidak disebutkan, jika ditelaah pihak sekolah mengaku sesuai Surat Edaran Gubenur. Tentu sebagai orang tua dirinya mempertanyakan masalah tesebut.

“Sebagain orang tua berat dan  besar, apahkah hal ini di izinkan Dirjen Pendidikan atau Biro terkait mengambil pembiyaan siswa negeri?. Apahkah pungutan aturan iuran sekolah negeri sampai sejumlah itu sudah sesuai peraturan negara,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut Kepala SMAN 1 Kota Gajah, Dasiyo, enggan berkomentar. Ia meminta agar datang konfirmasi ke sekolah. “Senin datang ke sekolahan saja nanti konfirmasi biar jelas,” tegas dia. (Bom)

Baca Juga

LAINNYA