Rapat Paripurna Pengesahan LPPA DPRD Lamteng Kisruh Akibat Temuan Anggaran Tidak Sesuai

INTAILAMPUNG.COM – Rapat Paripurna DPRD Lampung Tengah Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA), Kabupaten Lamteng TA 2020 kisruh.

Beberapa Anggota Fraksi menolak disetujuinya pengesahan Raperda. Bahkan, sidang rapat paripurna LPPA sempat terhenti selama satu jam akibat tidak ada titik temu dalam kesepakatan bersama.

Anggota Fraksi Gerindra Mukadam misalnya, dalam Sidang Rapat Paripurna menilai jika Raperda harus ditunda dan dilakukan pembahasan ulang mengingat belum adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama.

Ia mengungkapkan, bahwa ada 666 lembar berkas pada paripurna lalu, 5 lembar terdiri dari rancangan Perda dan 661 lampiran. Setelah pembahasan-pembahasan melalui OPD terkait, bersama tim anggaran DPRD terkait masalah realisasi anggaran, neraca dsb. Dalam rancangan tersebut, ada beberapa perbaikan yang semestinya kita keritisi bersama. Namun, sampai hari ini. Perbaikan dan perda yang muncul tidak ada perubahan.

Misalnya seperti contoh sampling dana Bok (Bantuan Oprasional Kesehatan) seperti halnya Puskesmas Seputih Raman, kurang lebih dananya 500 juta lebih. Namun jawaban dari Kepala Puskesmas hanya 200 juta lebih. “Kalau kita pukul rata anggaran 3,9 M, tidak sesuai dengan neraca realisasi anggaran,” ucapnya.

Maka dari itu, Mukadam meminta pada saudara pimpinan dalam hal ini (Ketua DPRD Lamteng), sesuai dengan tatip DPRD No 1 tahun 2018 dan Perubahan No 1 tahun 2020 tentang pembahasan LPPA itu di bagi menjadi dua tahapan.

Yang pertama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bersama Tim Anggran DPRD melakukan finalisasi. “Namun sampai paripurna ini kita adakan hari ini tidak ada finalisasi antara tim tapd dan Tim DPRD Lamteng,” ungkapnya.

Berapa besar anggaran yang berubah menurut realiasai anggaran dan neraca yang ada.?

  Loekman Kecewa, Pasar Kampung Belum Layak Dipergunakan Mintak Diresmikan

Bagaimana mau menentukan Perda yang ada, kalau disini tidak ada kesepahaman, kesepakatan bersama tentang perubahan neraca tersebut. “Jadi ini menjadi catatan kita bersama,” jelasnya.

Maka saya tanyakan pada paripurna hari ini pada saudara pimpinan terkait masalah perda yang disampaikan bupati pada hari ini, yang saya bawa yang tebalnya 666 halaman. Terkait masalah perda yang ada, terkait 11 dan 12 pasal tidak ada perubahan sama sekali. Dan tidak ada penjelasan sama sekali terkait masalah realisasi perda yang disampaikan Bupati.

Maka dari itu, Mukadam menyarankan kepada pimpinan sidang, agar kembali membahas dengan sisa waktu yang ada. Ada beberapa waktu untuk dibahas sebelum kita menyepakati perda ini.

Kita diberi waktu satu bulan untuk membahas dan satu bulan untuk mendapat persetujuan bersama. Dari tanggal yang di sampaikan mulai dari rancangan termasuk hari ini, kurang lebih kita mempunyai waktu 10-14 hari kerja.

“Jika ini sudah menjadi perda suka tidak suka mau tidak mau ini akan mengikat antara DPRD dan pemerintah daerah. Saya pikir terkait persetujuan ini para pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD untuk membahas bersama TAPD masalah perubahan realisasi yang tidak sesuai dengan lampiran,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, I Kadek Asian Nafiri Fraksi PDIP menyampaikan hal senada, bahwa apa yang di sampaikan saudara Mukadam harus di dukung dan menjadi pertimbangan dalam pengesahan Raperda LPPA TA 2020, mengingat dalam hearing bersama Dinas Kesehatan telah ditemukan ada selisih angka.

“Begitu kita adu dengan Ka Pusmes-Ka Puskes yang ada, di sini kita lihat terindikasi ada selisih angka yang sangat besar sekali,” ucap bang Kadek sapaan akrapnya.

Seperti yang dikatakan suadara Mukadam sampling di Puskesmas Seputih Raman itu di temukan realisasi anggaran 299 juta, sementara pada lampiran itu realiasai anggaran 599 juta dan kita sampling lagi di Puskemas Gunungsugih hasilnya sama. Dan di sini Kepala Dinas sangat sangat mengakui dengan gamblang bahwa data yang ada di lampiran Raperda LPPA ini. “Ini data dari mana. Itu sama sekali berbeda dengan data yang kami setorkan,” ucapnya.

  KPU Serahkan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Terpilih ke Bupati Loekman

Maka dari itu kami sepakat bersama panitia anggaran sama sama ada perbaikan di klopin dulu jangan sampai ada selisih angka. Karena selisih angka ini akan berpengaruh pada realisasi anggaran, penjabaran realisasi anggaran serta lampiran realiasai anggaran dalam Raperda. “Dan disini akan mempengaruhi pada pembiayaan kita. Disaat ada selisih angka disitu,” bebernya.

Sebetulnya ini tidak masalah apabila data yang kami minta untuk mengklopkan itu susah di berikan dari Dinas Kesehatan. Serta TAPD bisa meyakinkan kami ini data yang sebenarnya.

“Maka dari itu kami sepakat dengan pak Mukadam supaya taperda ini di tunda. Dengan perubahan raperda yang kami terima ini. Karena reperda yang 666 sekian ini harus di rubah. Saya sepakat dengan pak mukadam sesuatu yang sudah menjadi oeraturan daerah ini mau tudak mau suka tidak suka harus kita laksanakan terlepas disitu salah atau benar karena dalam sepanjang sejarah tidak ada perda perubahan LPPA,” tandasnya. (intai)

Baca Juga

LAINNYA