INTAILAMPUNG.COM – Apakah dalam kondisi serba tidak pasti hasil dari keterpurukan beberapa waktu lalu, para elit yang memiliki power dalam mengendalikan jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten yang berjuluk “Beguwai Jejamo Wawai” masih memiliki niat untuk menata birokrasi, dan pelayanan ke masyarakat menuju arah yang lebih baik.
Satu pertanyaan yang mungkin, bagi semua orang di anggap mustahil untuk di lontarkan kepada pejabat yang memimpin jalannya pemerintahan daerah saat ini.! Kemudian, pertanyaannya mengapa.? Karena, PR lama masih banyak yang belum terselesaikan.
Tampaknya, sepenggal kalimat pertanyaan itu yang masih menjadi Teka-teki yang masih belum terjawab dikalangan element masyarakat khususnya di Kabupaten Lamteng, pasca OTT KPK terhadap Bupati non aktiv, Ardito Wijaya dan kroninya beberapa waktu lalu.
Tentu saja hal itu sejalan dengan realita yang menjadi gambaran yang di pertontonkan secara vulgar kepada publik selama satu dekade terakhir, di Kabupaten Lamteng, buah hasil dari pilihan masyarakat sendiri untuk memberikan kepercayaan dalam menjalankan roda pemerintahan, yang di lming-imingi dengan Visi Misi basi.
Menurut Ketua Laskar yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Lamteng periode 2018 – 2023, Yunisa Putra menyebut, sebagai putra pribumi dirinya masih optimis untuk Kabupaten Lamteng, bisa menjadi lebih baik lagi, dengan niat mengesampingkan kepentingan elit, tanpa ada niat untuk bagaimana “Cara Kita Melakukan Dosa Berbeda-beda”
“Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena inilah hasil dari demokrasi pilihan kita sendiri,” ujarnya bijak, Jum’at (17//2026).
Dimana menurutnya, jangan lagi kita perdebatkan dimana cara kita berbeda dalam melakukan dosa, tetapi bagaimana para elit, dan pejabat daerah bisa merangkul dan merubuhkan tembok tinggi sebagai jarak dengan masyarakat, yang selama ini hanya terbangun saat ada kepentingan dan saat kegiatan seremoni.
Dalam kondisi seperti saat ini, Yunisa mengatakan bahwa, birokrasi kehilangan napasnya. Ia tetap berjalan, tetapi tidak lagi bergerak lincah. Ia bekerja, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Dimana ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di lihat dari segi infrastruktur, tanpa ada yang lebih perduli bahwa masyarakat memilki hak untuk bisa duduk bersama dengan para pejabat, dan mendapat perhatian tanpa ada perbedaan.
“Artinya, selama ini masyarakat hanya di lirik saat ada kepentingan saja, tanpa kita sadar mereka juga butuh perhatian,” tukasnya.
Oleh sebab itu, perubahan yang kita butuhkan bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga perubahan paradigma. Dan bagaimana, pemimpin memilki mimpi bila mereka sudah tidak lagi duduk di singasana kekuasaan, mereka telah menanamkan bibit ingatan kepada generasi selanjutnya. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki rasa memiliki, rasa dimana mereka ingin di contoh sebagai pemimpin yang peka terhadap situasi rakyatnya.
“Meskipun hal itu mustahil, tetapi tidak ada salahnya kalau kita masih optimis bahwa tidak semua pemimpin itu hanya memikirkan kroni dan orang dekatnya saja. Birokrasi, seharusnya bukan di jadikan mesin penghasil dokumen, melainkan sebagai instrumen pencipta dampak publik. Perubahan ini harus dimulai dari cara berpikir, kemudian diterjemahkan dalam kebijakan, dan akhirnya diwujudkan dalam praktik sehari-hari,” pungkasnya.
“Sekuat-kuatnya besi, akan hancur oleh karatnya sendiri,” imbuh Ketua Laskar Lamteng ini.
Laporan : Riki Antoni
