Tercium Riak Politik di 2024 Terkait Pencopotan Sekkab Lambar

Lampung Barat, Intailampung.com – Tercium riak politik di 2024 terkait pencopotan Akmal Abdul Nasir sebagai Sekda Kabupaten (Sekkab) Lampung Barat (Lambar) oleh Bupati Parosil Mabsus.

Pada Rabu 29 Desember 2021 kemarin, Lambar dihebohkan dengan pemberitaan Akmal Abdul Nasir atau yang akrab disapa Dang Aan sebagai Sekkab Lambar yang dicopot dari jabatannya oleh Bupati Parosil Mabsus.

Informasinya, pencopotan itu dilakukan dengan mempertimbangkan karena Sekkab Aan akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan usianya saat ini menjelang 59 tahun, sehingga dikhawatirkan kinerjanya dalam pemerintahan kurang maksimal, selain itu juga dalam rangka memperkuat pemerintahan.

Sedangkan menurut Akmal sendiri, dirinya purnatugas pada April 2023 dengan usia purnabakti bagi eselon II adalah 60 tahun.

Baca Juga

Dalam berita di media lain kemarin, Parosil menegaskan penyegaran merupakan hal biasa untuk memperkuat gerbong pemerintahan. Dirinya juga menyatakan tidak ada permasalahan apa pun dengan Aan.

Berbeda dari Parosil, Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin dalam berita lain menanggapi hal tersebut mengatakan, jika pencopotan Aan belum diusulkan terlebih dahulu kepada Gubernur dan pengganti belum disetujui terlebih oleh Mendagri.

Ditambahkan Mad Hasnurin, Sekkab yang lama seharusnya tetap bekerja seperti biasa karena dia sebagai penanggung jawab anggaran.

Saat ditanya apakah benar hal tersebut oleh jurnalis media ini, Mad Hasnurin membenarkan.

“Iya, itu sudah saya bilang seperti itu, untuk memastikan saya bohong atau tidak itu silahkan dikonfirmasi kepada BKD,” balas Mad Hasnurin kepada Intailampung.com saat dihubungi via seluler, Kamis (30/12).

Mencuatnya pemberitaan Parosil lakukan pencopotan Sekkab Lambar tersebut, mengundang sikap dan tanggapan yang berbeda-beda dari beberapa pihak.

Seperti tokoh masyarakat, pengamat hingga LSM Lambar yang ditemui, mereka menilai dan menduga jika pencopotan Sekkab tersebut merupakan salah satu riak politik di tahun 2024 mendatang.

  Sat Lantas Polres Lambar Himbau Masyarakat Tidak Panik Covid-19 

Dimana tanggapan Bupati dan Wakil Bupati sangat jauh berbeda dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga terlihat jelas ketidaksinkronan ataupun tidak sejalannya Bupati dengan Wakil Bupati di penghujung masa jabatannya.

“Apakah ini merupakan riak isu politik di 2024 nanti?,” tanya mereka.

Dalam berita sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Budi Kurniawan, mewakili Kepala BKD Lambar Ahmad Hikami mengaku belum mengetahui jabatan Sekkab di PLH kan.

“Kita belum menerima informasi atau pemberitahuan terkait jabatan sekkab di PLH-kan,” singkat Budi, Rabu (29/12).

Dilain pihak, Adi Utama yang digadang-gadang ditunjuk sebagai PLH Sekkab Lambar menggantikan Akmal Abdul Nasir per 29 Desember mengaku belum mengetahui hal tersebut.

Bahkan dirinya mengaku masih melaksanakan aktifitas kantor seperti biasanya.

“Saya belum mengetahui terkait informasi itu. Penunjukan sebagai PLH saya belum mengetahui juga dan belum ada pemberitahuan dari beliau (Bupati),” ujar Adi Utama, Rabu (29/12).

Untuk diketahui, pencopotan Akmal Abdul Nasir sebagai Sekkab Lambar diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan tersebut, pada BAB IV Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pasal 14 ayat 1 menyebut Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan (huruf a) pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan (huruf b) pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian ayat 2 menyebut, Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

Ayat 3 menyebut, Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.

  Oknum Kades Suka Makmur Terindikasi Korupsi Ratusan Juta, LMPP Siap Laporkan Ke Kejari Liwa

Lalu ayat 4 menyebut, Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam ayat 5 menyebut, Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Juga dalam ayat 6 menyebut, Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.(Ade/Intailampung.com)

LAINNYA