Berlanjut, Lima Pejabat Eselon II Layangkan Surat Aduan Ke DPRD Lambar

Lampung Barat, Intailampung.com – Lima pejabat eselon II yang dimutasi oleh Bupati Parosil karena sudah masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) melayangkan surat aduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dalam surat yang ditujukan untuk Ketua DPRD Lambar tertanggal 17 Januari 2022 itu, kelima pejabat ini melaporkan beberapa hal terkait mutasi jabatan yang mereka alami.

Terdapat enam poin yang disampaikan, yaitu:

Baca Juga

1. Berdasakan keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/05/KPTS/IV.04/2022 tanggal 14 Januari 2022 Tentang: Mutasi dilingkup Pemda Kabupaten Lampung Barat dimana Jabatan kelima pejabat itu telah diisi oleh pejabat baru.

2. Bahwa pihaknya sebagai pejabat lama tidak menerima surat keputusan apapun yang menyangkut jabatan mereka.

3. Bahwa pihaknya masih memegang surat keputusan Bupati Nomor: B/18/KPTS/IV.04/2021 tentang: pengangkatan dan menghentikan pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah daerah Lampung Barat.

4. Bahwa sebelum Keputusan Bupati Nomor: B/05/KPTS/IV.04/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Terbit, pihaknya dipanggil Bupati untuk mengundurkan diri dari jabatan eselon II, dan kemudian akan di Pensiunkan dengan alasan politik kedepannya.

5. Pada saat diodori/diminta melalui Kepala BKSDM Lampung Barat (Drs HIKAMI) untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri, pihaknya menolak dan tidak mau menandatanganan karena pihaknya menganggap tidak sesuai presedur dan peraturan perundang-undangan tentang ASN.

6. Bahwa Bupati melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara (ASN), lalu Peraturan Pemerintah (PP) No: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah (PP) No: II Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian ASN dari Jabatan di Lingkup Pemerintah.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) NO: 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) No: 20 Tahun 2020 Tentang pemberhentian atas PP No 4 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan terakhir Surat Edaran Gubernur Lampung No: 800/3971.a/VI.04/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang: pelaksanaan pengisian Jabatan pimpinan tinggi pratama ditingkat pemeritahan Kabupaten/Kota melalui Uji Kompetensi berdasarkan PP nomor:17 Tahun 2021 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil.

  Parosil Mabsus : Usai Lebaran Awak Media Akan di Rapid Test

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas pihaknya merasa dirugikan sebagai ASN maupun pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pihaknya berharap kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat memfasilitasi mendorong agar yang mereka alami sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak merugikan sebagai pejabat eselon II maupun sebagai ASN.

Salah satu dari kelima pejabat tersebut, Noviardi Kuswan saat dimintai keterangan melalui seluler mengatakan, jika surat tersebut benar untuk meminta di fasilitasi oleh DPRD sebagai wakil rakyat terkait masa depan pihaknya.

“Iya benar, kami meminta DPRD memfasilitasi agar apa yang terjadi pada kami ini dapat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kami minta kepada DPRD itu karena mereka adalah wakil rakyat, kami ini juga bagian dari rakyat yang menjadi ASN,” ujar Noviardi, Kamis (20/1).

Noviardi berharap, dengan sudah dilayangkannya surat aduan kepada DPRD Lambar itu, dapat menjadi jembatan penyelesaian terkait masalah ini.

“Untuk mutasi itu wajar saja, namun sekali lagi, kami disini dimutasi namun tidak ada kejelasan karena SK kami yang terbaru sampai saat ini masih yang lama sementara kursi tempat kami bertugas sudah ada yang menduduki,” tukas dia. (Ade/Intailampung.com)

LAINNYA