INTAILAMPUNG.COM – Marwah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesawaran tercoreng, pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Oknum Camat Negeri Katon Enggo Pratama di Pilkada Pesawaran.
Atas peristiwa OTT tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sangat menyayangkan sikap ketidak netralan Oknum Camat Negeri Katon yang telah melanggar PP 94 tahun 2021.
“Peristiwa (OTT) Oknum Camat ini memilukan, menyedihkan dan sangat merendahkan martabat PNS/ASN. Semoga tidak ada lagi pejabat Pesawaran yang melakukan hal yang sama,” ungkap salah satu Pejabat dengan ungkapan emosional, yang enggan namanya di sebut, Minggu (6/10/24).
Bahkan, salah satu ASN lain yang namanya juga enggan disebut, mengutarakan ungkapan emosionalnya, bahwa pihaknya sangat kesal akan ulah oknum camat yang telah merusak marwah dan mencoreng netralitas ASN di Pilkada Pesawaran.
Ia mengungkapkan, bahwa oknum camat yang kena OTT membawa bener dan kaos dalam mobil salah satu paslon Bupati Pesawaran nomor urut 2, kita nilai belum layak. Sebab, oknum camat ini belum ada pengalaman. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur Baperjakat dalam mendudukan jabatan ASN.
“Camat Negeri Katon yang kena OTT ini belum layak dan belum memenuhi syarat untuk jabatan camat. Karena masih muda, dan tidak ada pengalaman dalam jabatannya. Tentunya kita sangat menyayangkan kinerja Baperjakat Pemda Pesawaran yang meloloskan saudara Enggo Pratama jadi camat,” tuturnya.
Senada dikatakan Pejabat lainya yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa saudara Enggo Pratama sangat merendahkan dan melecahkan kewibawaan PNS/ASN, di Bumi Andan Jejama ini. Gimana tidak dari atribut yang digunakan pada hari kerja hanya memakai celana pendek, pakai sendal, dan masuk kerja selaku camat.
“Saudara Enggo sangat merendahkan dan melecehkan kewibawaan PNS/ASN, di hari kerja pakai celana pendak, pakai sandal, dan masuk kerja di kantor camat,” ujarnya melalui pesan whatssap
Pejabat lainnya juga menilai, bahwa Baperjakat Pesawaran kurang jeli dalam promosi jabatan PNS. Untuk kedepannya, ia meminta Baperjakat lebih jeli menempatkan ASN sesuai peraturan, sehingga tidak timbul pejabat karbitan.
Ia berpendapat, bahwa promosi jabatan di Kabupaten Pesawaran perlu di evaluasi secara total.
“Beperjakat Pesawaran harus jeli, dalam promosi jabatan PNS harus sesuai dengan peraturan tentang promosi jabatan,” ujarnya.
Selain itu, juga harus mempertimbangkan senioritas, daftar urut kepangkatan, pendidikan terakhir, dan riwayat pengalaman menduduki jabatan.
“Sehingga, tidak terjadi lagi pejabat karbitan, tidak ada pengalaman dalam jabatan, bisa lompat jadi kepala dinas, jadi camat, jadi sekretaris dan kepala bidang,” kata pejabat yang tak mau disebut namanya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap kepada semua rekan-rekan ASN di lingkungan Pemda Pesawaran untuk bersikap netral manjaga marwah PNS/ASN dalam Pilkada Pesawaran.
“Dengan kejadian ini, kami minta kepada rekan-rekan PNS Pemda Pesawaran untuk bersikap netral, kasian jadi korban perintah dari pimpinan, dan akibatnya bisa terkena saksi berat melanggar disiplin PNS,” pungkasnya. (tim)
