INTAILAMPUNG.COM – Anggaran perawatan sejumlah gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dipertanyakan Ketua NGO JPK Koorda Lampung Tengah, Nurwenda Ratu (Uncu Wenda).
Ia menyoroti sejumlah gedung perkantoran di Pemkab Lamteng, yang dibiarkan tidak terawat, dan mencerminkan tidak adanya rasa peduli dan empati dengan keadaan gedung kantor yang menjadi tempat aktivitas ASN dan pegawai menjalani kinerja serta pelayanan publik selama ini.
“Dari pantauan kita dilapangan, ada beberapa gedung kantor yang masih difungsikan sebagai tempat mereka beraktivitas sehari-hari, namun tampak seperti bangunan kosong yang sengaja dibiarkan terbangkalai, seperti, Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Disdukcapil, Dinas Irigasi, Kantor DPPKB, dan Kantor Bina Marga Bina Kontruksi,” ungkap Uncu, Selasa (5/8/2025).
Sementara tutur Uncu Wenda menyebut, dimana anggaran perawatan kantor itu, Sementara keadaan kantor hampir sama dengan rumah hantu, dimana atap plapon yang terjuntai, tembok seperti rumah kosong bertahun-tahun, lantai kantor yang tampak pecah setiap sudut ruangan, dan cat dinding seperti tidak pernah dilapisi cat baru.
“Apakah mereka yang beraktivitas di dalam kantor itu tidak merasakan, atau memang mereka tidak peka terhadap hal itu. Contohnya seperti Kantor Disdukcapil, yang setiap hari puluhan bahkan ratusan masyarakat ke sana guna mengurus Adminduk, tentunya kesan mereka kaget melihat penomena itu,” tuturnya.
Sementara, lanjutnya, hal itu sudah berlangsung lama tanpa ada yang perduli. Dan setiap sidak yang dilakukan pejabat Pemkab tidak ada yang menyinggung hal itu, atau melihat jelas apa yang terjadi di beberapa Kantor dinas yang dimaksud.
“Bapak Bupati Ardito Wijaya, atau Wakil Bupati Komang Koheri, tolong di respon hal kecil seperti ini. Karena keadaan sebagian kantor Dinas Pemkab Lamteng, merupakan cerminan dedikasi dan bentuk empati bawahan bapak dalam melayani masyarakat Kabupaten yang di juluki “Beguwai Jejamo Wawai” ini bekerja,” tukasnya.
Untuk itu Ketua NGO JPK Koorda Lamteng ini secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum, (APH) dan Lembaga Audit seperti BPK serta BPKP Prov Lampung untuk turun tangan memeriksa anggaran perawatan yang diduga tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. (rki)
