INTAILAMPUNG.COM – Pemotongan Dana Desa (DD) pada tahun 2026 ini, sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur, khususnya Kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dimana selama ini Dana Desa merupakan tulang punggung sebagai pembiayaan infrastruktur desa.
Menurut keterangan, Kepala Kampung, Putra Lempuyang, Kec. Way Pengubuan, Sungkono menyebut, dari total anggaran DD masing-masing Kampung yang berpariasi, dengan adanya pemotongan ini, hanya tersisa Rp. 200 sampai Rp. 300 juta. Biasanya sebelum adanya potongan, dengan jumlah anggaran DD yang ada, setiap Kampung mampu mengalokasikan, sekitar 60 persen untuk pembangunan infrastruktur.
“Ya, artinya dengan adanya kebijakan baru ini, maka anggaran pembangunan yang bisa di alokasikan hanya tersisa sekitar Rp.100 juta saja,” ujar Sungkono, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, penurunan drastis anggaran DD ini berisiko menunda atau menghambat pelaksanaan program pembangunan fisik prioritas yang ada di Kampung. Seperti perbaikan jalan, saluran drainase, fasilitas publik sederhana, dan perawatan sarana pendidikan dan lainnya, dimana intailampung tanpa sengaja mewawancarai Kakam, Putra Lempuyang, untuk mendapatkan gambaran langsung di lapangan.
Bahkan, pemotongan berkepanjangan bukan hanya soal proyek fisik. Sungkono memperingatkan bahwa layanan yang menyentuh kesejahteraan warga, seperti honor kader, guru ngaji, kebersihan lingkungan, dan marbot, juga terancam jika tidak ada sumber pendanaan pengganti dari pemerintah daerah atau pusat.
Sungkono, menyampaikan sikap optimisnya dengan menyebut, anggaran DD berkurang, itu bukan akhir dari upaya pihak Kampung untuk membangun. Ini saatnya kita bersinergi, mencari sumber lain, dan bekerja lebih transparan. Kemudian dalam menyampaikan informasi yang benar dan komunikasi yang baik akan menyelamatkan desa dari fitnah dan perpecahan.
“Mari jadikan keterbatasan sebagai pemicu kreativitas dan solidaritas, bukan alasan kita untuk menyerah,” harapnya.
Meski mencermati dampak serius kebijakan ini, Kakam, Putra Lempuyang ini mengambil sikap pragmatis. Ia menegaskan perlunya menerima keputusan pemerintah pusat namun segera menyusun penataan anggaran agar prioritas penting tetap terlaksana. Ia menekankan pula pentingnya transparansi dan komunikasi kepada masyarakat agar tidak memunculkan fitnah atau kesalahpahaman yang berujung konflik.
“Artinya dalam memyikapi hal ini, kita harus legowo menerima keputusan pemerintah pusat. Apa adanya kita atur, jujur dan terbuka kepada masyarakat,” pungkas Sungkono. (rki)
