INTAILAMPUNG.COM – Upaya mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah bebas Tuberkulosis (TB) terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan kalangan akademisi.
Tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, strategi eliminasi TB juga membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat lapangan.
Menjawab kebutuhan tersebut, tim dosen Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melakukan penelitian Skema Kajian Kebijakan Kesehatan (KKS) dengan tema “Analisis Implementasi Kebijakan dalam Upaya Penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Lampung Tengah.”
Hasil kajian tersebut dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk melihat sejauh mana kebijakan penanggulangan TB telah berjalan, sekaligus memetakan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari penemuan kasus yang belum maksimal, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, pelacakan kontak erat, hingga penguatan kerja sama lintas sektor.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian TB membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen.
“Pengendalian TB tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat agar program berjalan lebih efektif,” ujar Dr. Candra.
Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menjawab persoalan TB secara nyata di masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, dr. Josi Harnos, mengapresiasi kajian berbasis bukti yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
Menurutnya, masukan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat program penanggulangan TB yang selama ini telah berjalan.
“Perspektif baru dari hasil penelitian akademisi akan membantu kami meningkatkan kualitas layanan, mempercepat penemuan kasus, serta memperkuat pendampingan pasien agar keberhasilan pengobatan semakin meningkat,” kata dr. Josi.
Dorong Kebijakan Berbasis Bukti
FGD tersebut menghadirkan dua narasumber dari Tim Peneliti Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, yakni Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes., dosen Jurusan Keperawatan, serta Dr. Ns. Anita Bustami, S.Kep., M.Kep., Sp.Mat., dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
Tim peneliti menjelaskan, kajian ini tidak hanya berhenti pada proses pengumpulan data, tetapi akan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan mampu memperkuat strategi penanggulangan TB agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, Lampung Tengah optimistis dapat mempercepat pencapaian target nasional Indonesia Bebas Tuberkulosis Tahun 2030.(rki/red)
