Joko Santoso Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Kesejahtraan Pendamping PKH

BANDARLAMPUNG, INTAILAMPUNG.COM – Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, meminta pemerintah pusat juga memperdulikan kesejahteraan para pendamping PKH.

Ia prihatin, lantaran para pekerja sosial yang berkerja menyalurkan dan melakukan berbagai kegiatan sosial dan membantu sesama melalui program PKH. Sementara yang bersangkutan hidupnya minim.

“Ini pekerja sosial bukan bekerja di balik meja, tapi di lapangan. Bahkan sehari-hari berkerja uang bisa habis untuk transportasi saja. Karena jarak kerja tempuh yang jauh,” ucap Joko.

Untuk itu, ia mendorong agar pendamping PKH ini berada dibawah kendali Presiden. Apalagi kinerjanya adalah ujung tombak memutus rantai kemiskinan dan memberikan kesejahtraan masyarakat.

“Harapanya lebih baik tidak di kendali Kementrian. Anggaran yang begitu besar lebih baik di Presiden,” terangnya.

Bahkan Joko mengaku banyak yang tak tahu. Pendamping ini juga bukan fokus memberikan bantuan saja. Melainkan tugas pendamping juga mengurus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. “Jadi gak gampang ia (pendamping). Karena mengurus dari balita sampai tua. Pendamping ini mentor, kepada KPM agar anak dari KPM bisa sekolah, ibu hamil dan balita harus mengikuti posyandu untuk tambahan gizi,” kata dia.

Apalagi, tambah Joko, pembangunan itu bukan hanya fisik, melainkan juga non fisik yang menjadi tugas mereka agar KPM dapat mandiri. “Saya berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan pejuang-pejuang PKH, agar dapat juga mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Karena militansi dapat memutus rantai kemisikinan,” tutupnya. (bbm/Intai).

Baca Juga

LAINNYA