Akses Sistem Sulit, DPRD Lampung Belum Laporan LHKPN, Dedi Afrizal : Saya Belum Terima Posword Login Ke Sistem

BANDARLAMPUNG, INTAILAMPUNG.COM – Pemeparan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan DPRD Provinsi Lampung menjadi salah satu instansi yang tidak melaporkan harta kekayaan, penyelenggara negara atau LHKPN di 2018.

Atas informasi tersebut, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal dengan cepat menanggapi persoalan, penyebab belum adanya laporan LHKPN ke KPK.

Menurut Dedi, dengan penerapan terbaru LHKPN secara online, dirinya mengakui banyak kesulitan dalam pengimplementasikannya. Bahkan sampai saat ini dirinya pun belum memperoleh pasword sebagai data akses untuk login ke sistem LHKPN.

“Saya sudah mengirimkan data diri untuk pembuatan akun baru sejak sebulan yang lalu bahkan sudah dua kali saya kirim, tapi sampai hari ini saya belum mendapat balasan berupa pasword untuk hak akses ke LHKPN online,” ujar Dedi, Senin (14/1/2019).

Ia juga mangatakan belum mengetahui bagaimana format pengisian LHKPN lantaran belum mendapatkan hak akses sehingga belum bisa menindaklanjuti untuk mengisi laporan.

“Saya sendiri belum tahu format pengisiannya seperti apa. Saya pikir bisa dibantu terkait teknis pengisiannya. Saya juga sudah meminta bantuan dari rekan-rekan yang biasa melaporkan pajak. Jadi kalau paswordnya sudah keluar, nanti saya bisa meminta teman-teman untuk membantu saya,” katanya.

Selain itu, di samping sulitnya memperoleh data hak akses ke sistem LHKPN, Dedi mengungkapkan bahwa para anggota DPRD merasa kesulitan dalam pengisian laporan karena tidak mendapatkan pendampingan dari pihak KPK itu sendiri.

“Kami berharap ada pendampingan dalam melaporkan LHKPN, karena dengan sisitem online yang diterapkan saat ini kami merasa kesulitan. Memang rata-rata kesulitan kita untuk mengakses karena sifatnya ini baru, disaat ada kesulitan kita tidak tahu harus menghubungi siapa untuk pendampingan. Kalau bisa ada petugas dari lembaga itu datang ke sini untuk melalukan pendampingan,” tuturnya.

  Ketua DKL Yustin Ficardo Buka Festival Babai Betabuh 2018

Lebih lanjut Dedi menyampaikan, seluruh anggota DPRD sejatinya memiliki itikad baik, namun lagi-lagi bukan permasalahan ketidakpatuhan namun lebih merasa kesulitan untuk mengakses laporan. Apa lagi pihaknya memang memerlukan adanya perbaikan data seperti aset yang hilang atau bertambah. (Intai).

Baca Juga

LAINNYA