Kenang Sejarah, Sekwan DPRD Pesawaran Ulas Sejarah Berdirinya Provinsi Lampung

PESAWARANINTAILAMPUNG.COM – Untuk mengenang sejarah berdirinya Provinsi Lampung, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Pesawaran Nawang bacakan sejarah Provinsi Lampung, dihadapan tamu undangan Rapat Paripurna, dalam rangka menyambut hari jadinya Provinsi Lampung Ke-55 tahun 2019, dikantor Dewan setempat. Senin(18/03/2019).

Dengan didahuhuli dengan keputusan bersama dengan para bupati dan kepala daerah karesidenan Lampung pada tahun 1962, tercetuslah petisi agar keresidenan Lampung diubah statusnya menjadi propinsi Lampung dan terpisah dengan propinsi Sumatera Selatan.

Dengan landasan itu pula partai politik yang ada pada saat itu inisiatif membentuk panitia, segenap organisasi massa dan seluruh cabang politik sedaerah Lampung di undang dalam rapat tanggal 5 Maret 1963 untuk meresmikan dibentuknya panitia dan berdirinya propinsi Lampung, bertempat di gedung DPR tanjung karang.

Tetapi hal itu tidak dapat diteruskan karena tidak dapat persetujuan dari penguasa saat itu, sedangkan eksekutif mempertanggung jawabkan kepada penguasa, namun seluruh partai politik dan organisasi massa tetap terus meneruskan ke panitiaan meneruskan rapat, baru pada tanggal 7 Maret 1963 panitia ini dapat diresmikan berdirinya.

Untuk meyukseskan perjuangan panitia melaksanakan program dibentuk peraturan pantia di Palembang dan Jakarta yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Ibrahim sebagai pimpinan, dengan tugas sebagai penghubung dengan pemerintah daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dan pemerintah pusat di Jakarta.

Pada tanggal 7 Januari 1964, diadakan rapat oleh gubernur atau kepala daerah Sumatera Selatan, yang di hadiri oleh Catur Tunggal para Bupati atau kepala daerah, walikota, anggota DPR atau BPK Tingkat 1 dan ketua-ketua forum nasional sekaresidenan Lampung. Dalam rapat tersebut dibicarakan persiapan-persiapan pembentukan propinsi Lampung.

Berdasarkan surat keputusan Mentri dalam negeri tanggal 14 Desember 1963 nomer BK/2103/54II.A.17/1313.3 pemerintah daerah Sumatera Selatan dengan surat keputusan tanggal 8 Januari 1964 nomer L5/1964 Pemerintah Pusat pada prinsipnya telah menerima pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Lampung dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka dibentuklah tim asistensi yang terdiri dari ketua Anwar gelar Datuk Dasa Nankuning pegawai tinggi Ketata prajaan tingkat 1 departemen dalam negeri, wakil ketua Haji Zainal Abidin Pagar Alam residen Lampung, sekertaris atau bendahara M. Juanda, SH. Pembantu utama sekertaris daerah tingkat 1 Sumatera Selatan, pembantu-pembantu, Haji Mursid Alamsyah Carepeboka bupati kantor karesiden Lampung, R. Ahmad sekertaris karesidenan Lampung pembantu bendaharawan.

  Fasilitas Desa Taman Sari Dipadati Pendidikan

Tugas-tugas tim asistensi yaitu membantu kepala daerah Sumatera Selatan dalam usahanya mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan dalam pemindahan hak, tugas, kewajiban dan wewenang seluruh pemerintah Sumatera Selatan kepada pemerintah daerah Lampung yang akan dibentuk.

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomer 3 tahun 1964 maka terbentuklah daerah Swatantra Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-undang nomer 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dengan memisahkan wilayah yang meliputi daerah-daerah Tingkat 2 Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan kota madya Tanjung Karang atau Teluk Betung, membentuk jadi satu Lampung.

Pertanggal 18 Maret 1964 bapak Zainal Abidin Pagar Alam karesidenan Lampung mengadakan rapat pembentukan penyelenggara peresmian dan pelantikan propinsi Lampung yang dihadiri oleh Catur Tunggal, para bupati atau kepala daerah, kepala-kepala jawatan atau instansi dan pantia pusat penentuan jaswati Lampung.

Pada tanggal 18 Maret 1964 bapak Kusno Danu Sukoco, PJ gubernur Lampung yang telah dilantik oleh Mentri dalam negeri tiba di Lampung bersama bapak Lim Karim yang mewakili menteri dalam negeri beserta rombongan catur tunggal Sumatera Selatan. Dengan didahului oleh suatu keputusan bersama dari seluruh bupati dan kepala-kepala daerah dan karesidenan Lampung pada tahun 1962 tercetuslah petisi penuntutan dari karesidenan Lampung di ubah menjadi Jaswati Lampung dan terpisah dari Jaswati Sumatra Selatan atas itu pula rakyat Lampung untuk memperoleh nya, maka dari  partai politik yang ada pada waktu itu diambil inisiatif membentuk sebuah panitia memenuhi keinginan rakyat tersebut. Oleh karena pada waktu itu negara kita masih dalam keadaan darurat perang maka pembentukan panitia itu menempuh jalan yang berliku-liku, timbul berbagai tantangan.

Dengan keputusan gubernur tanggal 26 Maret 1964 nomer 1 ditetapkan dukungan organisasi dan sekretariat tata kerja Pemerintah daerah Tingkat 1 Lampung  dan dibentuk dinas-dinas daerah Lampung yang terdiri

  Sekertaris Panitia Pilkades Sebut 4 Nama

13 dinas, terdiri dari dinas pertanian rakyat, dinas perkebunan dan pertebakan, dinas kehutanan, dinas karet rakyat, dinas perikanan laut, dinas pekerjaan umum, dinas lalu lintas, dinas perindustrian rakyat, dinas kesehatan rakyat, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesejahteraan umum, serta ditetapkan pengangkatan kepala-kepala dinas tersebut. Dengan itu tugas panitia pembentukan daerah Lampung selesai dan diteruskan untuk penyempurnaan. (agung/intai).

Baca Juga

LAINNYA