Kisruh Pemecatan Sepihak, Personlia GA PT Ciomas, Ahmad Najih : Karyawan Vendor Semau-mau Jika Berkerja..

Disnaker Lampung Turunkan Tim Pengawas

Bandar Lampung, Intailampung.com-Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa, mulai diatensi pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)Provinsi Lampung saat ini telah menurunkan tim pengawas untuk melakukan pemeriksaaan kepada perusahaan dimana eks karyawan Hamdan berkerja.

“Ya. Sudah dilakukan pengawasan, secara komprehensip untuk melengkapi data dan keterangan hingga Jum’at nanti. Sementara mediasi antara vendor ciomas dan buruh masih ditangani perusahaan,” ujar mantan Ketua Umum KAHMI, saat dihubungi, Rabu (19/01)

Diketahui Hamdan dipecat sepihak, warga Kecamatan Sidomulyo ini juga tak terima, dan akhirnya melaporkan, PT. Ciomas Adisatwa, yang terletak di Jalan Trans Sumatera, Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dilaporkan ke Polda Lampung. Perusahaan group Japfa Comfeed yang memproduksi pengolahan daging ayam tersebut dilaporkan dengan nomor Laporan Polisi STTLP/B/55/I/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG.

Baca Juga

“Iya saya sudah minta Tim Wasker Provinsi pelajari permasalahan tersebut.. Kalau masih ranah kabupaten / kota maka kita sifatnya mensupport dan siap membantu dalam penyelesaian permasalahan  tersebut, bila ada dugaan  pelanggaran norma ketenagakerjaan,” tambah Agus Nompitu yang pernah menjadi mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah.

Sementara, Personalia General Affair (GA), PT. Ciomas Adisatwa Ahmad Najih, memberikan klarifikasi bahwa sdr. Hamdan adalah pekerja dibawah naungan vendor PT. AMP, dan bukan statusnya sebagai karyawan PT. Ciomas PT. Ciomas kerja sama dengan PT. AMP sebagai Vendor. Masalah pemutusan sepihak bahwa PT. Ciomas, Ahmad Najih menegaskan ia tidak pernah melakukan pemutusan sepihak kepada karyawan vendor AMP.

“Jika ada pekerjaan yang belum selesai maka pihak ciomas melakukan komplain langsung ke vendor tidak ke karyawan vendor,” kata dia.

  1. Ciomas melakukan pembayaran pekerjaan ke pada pihak vendor sesuai denga jumlah Tonase yang ada, dan pihak vndor yang memberikan upah ke karyawan yang dibawah naungan vendor. Perjanjian antara pihak Ciomas dan vendor AMP adalah bentuk pekerjaan borongan.
  Tebar Benih Ikan, Gubernur Ajak Masyarakat Lestarikan Sumber Daya Alam di Tulangbawang

“Ciomas pernah minta klarifikasi maslah ini kepada pihak vendor dan pihak vendor menyatakan bahwa sdr Hamdan tidak pernah dipecat akan tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri, tetapi info yang berkembang dan yang dilaporkan PT. Ciomas, dan hal ini sdh di berikan surat permohonan klarifikasi kepadaa pihak vendor.

Najih juga menilahi bahwa, karyawan vendor bisa seenaknya jika melaakukan kerja kadang masuk kadang ngga tanpa konfirmasi. “Untuk fairnya silahkan tanyakan yang bersangkutan  kontrak kerja dia di vendor apa di ciomas??. Karyawan ciomas jika ada masalah kita selalu selesaikan secara bipartit dan keekeluargaan jika tdk ada titik temu kita mnta mediasi ke disnaker dan alhamdulillah kami tidak pernah ada masalah antara perusahaan dan kryawan dibawah naungan ciomas.

“Gitu aja yaa bang, klarifikasi yang dapat saya sampaikan, bukan saya mncari pembenaran karena semua perusahaan pasti tidak ada yang sempurna. Saya hanya ingin berimbang dan melihat fair permasalahan yang ada,” demikian kata Ahmad Najih.

Sebelumnya LSM, Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyayangkan tindakan PT Ciomas Adisatwa yang diduga mengabaikan hak-hak karyawan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap beberapa karyawannya.

“Geram menyayangkan tindakan perusahaan PT Ciomas, yang memecat karyawan sepihak dan mengabaikan hak-hak karyawan, Ini bisa masuk kejahatan. Harus ada sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindakan seperti ini,” tegas Ketua Koalisi Geram Andri Arifin Sabtu 15 Januari 2022

Koalisi Geram, kata Andri meminta dinas tenaga kerja terkait untuk segera bersikap menurunkan tim melakukan investigasi terhadap dugaan kejahatan upah yang dilakukan perusahaan PT Ciomas yang telah mengabaikan hak-hak karyawan dan melanggar UU.

“Pelanggaran ini jelas harus ada sanksi sesuai yang diatur  dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Dan disnaker harus segera bersikap,” tambahnya.

  Turunkan Angka Stunting, Pemrov Minta Semua Semua Pemerintah dan Dinas Berkerja Harmonis

Karena sambung Andri investigasi dan sidak  harus dilakukan oleh disnaker karena dari informasi yang didapat GERAM ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Ciomas terhadap hak-hak karyawannya. (Bon)

 

 

LAINNYA