IMG_20250714_192210

Ket, Foto : Ketua NGO JPK Koorda Lamteng Uncu Wenda.

INTAILAMPUNG.COM – Ketua NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koorda Lampung Tengah Nurwenda Ratu (Uncu Wenda), mendesak dan menekankan pentingnya transparansi terkait anggaran dari OPD atau Dinas yang memiliki hubungan atau MoU dengan pihak Media, Ormas maupun LSM.

Desakan dari Aktivis anti korupsi ini khusus untuk Dinas Kominfotik, Sekretariat DPRD, dan Dinas Kesbangpol yang diketahui selama ini memiliki MoU kerjasama dengan pihak Media maupun Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lamteng.

Hal itu muncul karena adanya sorotan terhadap pengelolaan anggaran publikasi Pemerintah Daerah yang dianggap tidak transparan, dan diduga tidak rata dalam hal nilai anggaran, baik Iklan maupun Advetorial yang di berikan kepada masing-masing media.

“Artinya, bukan kita tidak mengetahui berapa anggaran itu. Tapi kalau kita mau buka-bukaan oke, kita akan kupas semua secara reel dan terbuka. Tetapi apakah kita harus seperti ini, selama ini banyak rekan-rekan media yang mengeluh terkait hal ini,” tegas Uncu Wenda, Senin (14/7/2025).

Aktivis sekaligus penggiat media sosial ini menyebut, bahwa anggaran yang bersumber dari pajak dan keuangan negara harus dikelola tiap OPD secara terbuka dan akuntabel, guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam hal ini, partisipasi publik seperti Ormas, LSM dan media, sebagai kontrol sosial berhak mengetahui bagaimana anggaran publik itu digunakan, termasuk dalam bidang komunikasi dan informasi.

“Kita kadang miris melihat kawan media yang hanya mengandalkan dana dari Advetorial di Kominfotik dan Sekretariat DPRD, dan rekan Ormas dan LSM yang berharap dari dana Hibah di Dinas Kesbangpol, dan itu hanya 1 tahun sekali turunnya. Kita semua bukan minta kaya kok, mininal sejahtera saja sudah cukup,” ungkap Uncu.

  10 Pejabat Eselon II Pemkab Lamteng Dilantik, Perlahan Pemerintahan Dinasti Bupati Ardito Mulai Dibangun

Selain itu, Ketua NGO JPK ini menyebut bahwa, membangun kepercayaan publik, soal transparansi anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik dam masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Dan saya tau, OPD mana saja yang mendapat sorotan dari BKP. Dan OPD mana saja yang kelebihan bayar. Apa perlu saya buka semuanya, kan tidak perlu harus seperti itu, karena walau bagaimanapun kami, baik itu Media, Ormas, dan LSM inikan sebagai mitra bagi OPD yang ada, artinya saya hanya menyarankan agar bekerjalah yang baik sesuai tufoksi dan aturan, mari kita sama-sama kita membangun Kabupaten yang dijuluki ‘Beguwai Jejamo Wawai’ ini dari hal-hal kecil dulu, agar Motto Berbenah itu ada buktinya,” pungkas Uncu Wenda. (rki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © INTAI LAMPUNG. All rights reserved. Terima kasih atas kunjungan Anda. | Best view on Mobile Browser | ChromeNews by AF themes.