Pagu Rp 5 Miliar Diduga Dikorupsi, BPKP Segera Serahkan Audit Kasus Dump Truck DLH Loteng, Kejari: Siap-siap, Siapa Bertanggung Jawab!

INTAILAMPUNG.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah terus tancap gas mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Belanja Modal berupa Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

Dengan pagu anggaran mencapai Rp 5 miliar yang diduga menjadi bancakan, Kejari Lombok Tengah kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera menetapkan siapa tersangka yang harus bertanggung jawab.

Penyidikan kasus ini merujuk pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: PRIN- 602/N.2.11/Fd.2/04/2026.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera mewakili Putri ayu wulandari selaku kepala kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan bahwa proses hukum yang dikomandoi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Dimas Praja Subroto, terus berjalan progresif sesuai dengan arahan tegas Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

“Ya, untuk kasus dump truck saat ini, teman-teman penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus di bawah komando Mas Dimas masih terus berjalan. Penyidik telah memanggil dan memeriksa lebih dari 20 orang saksi,” ujar Alfa Dera saat memberikan keterangan, Senin (27/4).

Dera menjelaskan, pihak penyidik juga telah berkoordinasi secara intensif dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kerugian keuangan negaranya akan segera keluar. Kami pastikan Insyaallah teman-teman BPKP segera menyerahkan hasil perhitungannya.

Kami yakin BPKP bekerja secara profesional menghitung berapa jumlah uang rakyat yang rugi. Setelah jumlahnya keluar, baru akan ditentukan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Dera.

Rekam Jejak “Duet Maut” Pemberantas Korupsi

  Kemendagri Gelar Rakor Bahas Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi DOB di Papua Bersama Kementerian, Lembaga dan Gubernur se-Papua

Ketegasan penyidikan kasus ini tidak lepas dari rekam jejak mumpuni “duet” Alfa Dera dan Dimas Praja Subroto.

Berdasarkan penelusuran rekam jejak digital, keduanya pernah bertugas di satuan kerja (satker) yang sama dan memiliki sejarah panjang dalam membongkar kasus korupsi bernilai fantastis.

Keduanya tercatat pernah berhasil memulihkan kerugian uang tindak pidana pajak hingga hampir Rp 3 miliar. Selain itu, duet ini juga sukses membongkar kasus korupsi pengadaan jasa perencanaan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dengan nilai pantastis.

Prestasi paling menonjol dari keduanya adalah saat berhasil meringkus buronan kelas kakap asal Sulawesi Barat bernama Meryati, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 41 miliar.

Meryati yang divonis empat tahun penjara sempat melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 11 tahun, sebelum akhirnya takluk di tangan Alfa Dera dan Dimas Praja.

Awas “Markus”, Kejari Ingatkan Kasus Transparan Berdasarkan Alat Bukti

Menutup keterangannya, Alfa Dera memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak termakan rayuan oknum atau makelar kasus (markus) yang mengklaim bisa menyelesaikan perkara di Kejari Lombok Tengah.

“Kami ingatkan, jangan percaya kalau ada yang bilang bisa bantu selesaikan perkara. Awas tipu-tipu! Kalau ada yang menjanjikan seperti itu, bohong semua. Penanganan ini murni berdasarkan alat bukti, semuanya transparan dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegas mantan Kasi Intelijen Lampung Tengah tersebut.

Ia juga mewanti-wanti pihak-pihak terkait agar tidak mencoba-coba “bermain” dalam perkara ini.

“Jangan mau diiming-imingi atau dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu. Ini uang rakyat, tidak usah aneh-aneh di kondisi saat ini,” pungkas Dera dengan nada tegas. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *