Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Akbar Gumilang saat Reses II di Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Senin (21/5/2018).
Lampung Selatan, INTAILAMPUNG.COM danndash; Masyarakat Desa Babatan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan mengeluhkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran. Program Pemerintah Pusat itu justru diperoleh keluarga mampu.
Hal itu disampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses ke II tahun 2018 anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Golkar, Akbar Gemilang, di Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Senin (21/5/2018). Masyarakat berharap adanya kejelasan dalam penyaluran PKH ini.
Menurut Akbar, penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran disebabkan karena pendataan yang dilakukan Dinas Sosial setempat kurang selektif.
danldquo;Memang benar itu program dari Pemerintah Pusat. Dananya juga dari pusat. Tapi gak mungkin dong kalau Pusat juga yang melakukan pendataan,danrdquo; jelasnya.
Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara lain, terutama masalah kemiskinan kronis.
danldquo;Kalau seperti ini bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan? Ini namanya tidak adil. Yang seharusnya dapat malah tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat kok malah bisa dapat bantuan PKH ini? Seharusnya diperbaiki dong (Pemerintah Daerah),danrdquo; tegas Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung Selatan ini.
Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Namun, sejak tahun 2016, terdapat penambahan komponen sasaran PKH. Keluarga penerima manfaat (KPM) diutamakan bagi kriteria lanjut usia diatas 60 tahun dan penyandang disabiltas berat.
danldquo;Program ini kan sudah berjalan sejak lama, tapi kenapa pendataannya masih tidak selektif? Seharusnya bisa diperbaiki dari tahun ke tahun, jadikan yang sebelumnya sebagai pembelajaran perbaikan,danrdquo; terang dia.
Dirinya juga menuntut agar pengurus pendamping PKH disetiap Desa lebih selektif dalam melakukan pendataan masyarakat. danldquo;Jangan cuma copy paste dari data tahun sebelumnya saja. Tolong diperhatikan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan PKH itu,danrdquo; beber Akbar.
Selanjutnya dia akan berkoordinasi dengan anggota Komisi D DPRD Lampung Selatan terkait masalah ini. danldquo;Apakah nanti Dinas Sosial akan kita (Komisi D) panggil untuk menjelaskan perkara ini, saya menunggu keputusan Ketua Komisi dan rekan-rekan lain,danrdquo; pungkas Legislator muda ini.
