Pesawaran,dannbsp;INTAILAMPUNG.COMdannbsp;- Pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung pada 27 Juni 2018 lalu, berbuntut panjang hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).dannbsp;
Bahkan, dugaan money politics ini juga dilaporkan masyarakat Pesawaran, yang melihat adanya money politics terstruktur, sistematis dan masif (tsm) yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 Arinal-Nunik.
Hal ini dikatakan salah satu saksi dari Desa Cimanuk Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, Deva (43) melalui telepon selulernya saat berada di gedung MK Jakarta. Senin (30).
“Saya baru tadi malam sampe di Jakarta, untuk sidang, kalau ga hari Selasa (31/7), dan kalau ga hari Rabu (1/8),” kata dia.
Sebagai saksi, adanya kecurangan terhadap Paslon nomor urut 3. Deva menjelaskan, Bekal yang dibawa untuk tidak dikatakan laporan palsu terhadap MK. Maka dirinya membawa sejumlah barang bukti seperti, uang, dan acesoris.
“Kita bawa bukti bahwa Paslon nomor urut 3 memakai mani politikc uang, maka saya membawa 4 amplop, dengan peramplop ber isi Rp 50 ribu, Jilbab, dan sarung,” paparnya.
Bukan itu saja, dirinya juga tetap dikawal penuh terhadap kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 2 Herman HN, untuk kelancaran berjalannya persidangan.
“Kuasa Hukum dari Paslon nomor urut ll mas, yang ikut ke MK, namanya, Kadafi. Dan dua orang saksi. 1, Ujay (55), dan Ela (35) warga Deaa Cimanuk juga mas,” paparnya.
Selain itu juga dia berharap agar pesta demokrasi baik diprovinsi lampung maupun dimana saja, tidak ada lagi dalam pesta demokrasi masyarakat diberi dengan uang.
“Jadilah pemimpin yang suceng jangan memberi uang masyarakat untuk meraih suara banyak, berati itu namanya tidak amanah,”pungkasnya.dannbsp;(Al/Intai).
