PPK dan PPS dari 11 Kecamatan Demo Kantor KPUD Kabupaten Pesawaran, lantaran gaji dua bulan tak dibayar dan soalkan anggaran sewa laptop yang tak jelas kemana anggarannya.
Pesawaran, INTAILAMPUNG.COM – dannbsp;Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 11 Kecamatan, danldquo;geramdanrdquo; terhadap Sekretariat KPUD Pesawaran, terkait adanya dugaan pemotongan sewa Laptop dan Printer (dikocok bekem) hingga ratusan juta.
Kekesalan ratusan PPK dan PPS hingga melakukan demo ke Kantor KPUD, mempertanyakan dana tersebut. Seperti halnya kegiatan sewa Laptop pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang di selenggarakan pada tahun ini, dana sewa Laptop di realisasikan sebesar Rp 200 ribu perbulan dan selama lima bulan.
“Waktu (Pilgub) kita diberi oleh sekretariat anggaran sewa Laktop senilai Rp 200 ribu perbulan. Dan Kata Sekretariat KPU untuk wacana yang diucapkan pada bulan tiga 2018, untuk pemilihan (Pileg) dan (Pilpres) akan disewakan Laptop dan Printer, untuk kerja PPK dan PPS mendata, dengan uang sewa sebulan sebesar Rp 400 ribu selama lima bulan,” ungkap salah satu PPK yang enggan di sebutkan nama, kemarin.
Padahal Laptop dan Printer PPK dan PPS dirinya sangat membutuhkan untuk aktivitas kerja. Namun dari wacana yang dikatakan oleh Sekretariat KPU lalu, dengan sesuai RKA kegiatan sewa Laptop dan Printer, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, mereka juga menuntut masalah honorer selama dua bulan yaitu bulan Juni-Juli 2018, yang belum dibayar oleh pihak KPUD Pesawaran.
“Kami juga menuntut pembayaran honor kami yang dua bulan (Juni-Juli) ini belum dibayarkan oleh KPU Pesawaran,” terangnya.
Menurut salah satu anggota dannbsp;PPS Desa Negri Sakti Kecamatan Gedongtataan Paktut, bahwa kedatangannya bersama rekan-rekan PPK dan PPS seluruh Pesawaran ini, untuk menuntut kejelasan pemotongan anggaran pada Pilgub Lampung lalu.
Karena, katanya, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PPK maupun PPS dalam Pilgub lalu, tidak ada anggaran untuk sewa Laptop selama proses pelaksanaan Pilgub.
“Kami sudah tanya di Kabupaten lain, anggaran sewa Laptop untuk Pilgub kemarin itu tidak ada. Jadi kami datang ini mau menuntut kejelasan anggaran untuk sewa laptop ini. Karena uang itu dipotong dari anggaran operasional kami,” ungkapnya, saat ditemui disela-sela demo dikantor KPUD Pesawaran.
Demo yang dilakukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Pesawaran tersebut, menuntut kejelasan pemotongan anggaran untuk sewa Laptop oleh KPU setempat, yang tidak ada dalam RKA dalam Pilgub Lampung lalu.
Sementara PPK dari Kecamatan Waylima yang enggan disebutkan nama mengatakan, para PPK dan PPS kabupaten Pesawaran tersebut, merasa keberatan dengan adanya sewa laptop, yang dipotong dari anggaran mereka (PPK/PPS) setiap bulannya sebesar Rp450 ribu.
“Sewa Laptop ini kan tidak ada dalam RKA. Tapi kenapa kok diadakan oleh KPU. Dan diadakan nya juga bukan dari awal tahapan, tapi dilakukan diakhir-akhir tahapan Pilgub Lampung, yang sudah tidak lagi memerlukan Laptop,” ujarnya.
Ketua KPUD Pesawaran Amin Udin menjelaskan, bahwa pihaknya akan memfasilitasi tuntutan para PPK dan PPS tersebut.
Karena, kata dia, untuk masalah anggaran kegiatan itu sepenuhnya adalah urusan dari sekretariat KPUD Pesawaran. “Itu bukan ranah kami (komisioner), karena itu sepenuhnya urusan sekretariat. Tapi kita akan memfasilitasi, dan saat ini kita masih memverifikasi surat yang disampaikan ke kami oleh PPK dan PPS ini,” jelasnya.
Sedangkan saat akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut, kepala seketrariat KPUD Pesawaran Budi Utomo, tidak ada ditempat. Dan saat dihubungi melalui telpon selulernya tidak aktif. (Al/Intai).
